REGIONAL:
Suara.com - Verrell Bramasta langsung jadi sorotan setelah menyatakan tidak akan mengambil gaji setahun penuh usai resmi dilantik sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2024.
Keputusan itu dia sebut sebagai janji dan bukti bahwa dirinya tidak terjun ke politik hanya demi kekayaan, melainkan ingin serius mengabdi sebagai wakil rakyat.
Aktor kelahiran 1996 itu menegaskan gaji yang tidak diambil akan disalurkan kepada masyarakat di daerah pemilihan Jawa Barat VII yang meliputi Karawang, Purwakarta, dan Bekasi.
Dia juga berjanji penyaluran dana tersebut akan dilakukan secara transparan agar publik bisa melihat langsung ke mana uang itu digunakan.
Berdasarkan aturan, gaji pokok anggota DPR RI adalah Rp4,2 juta per bulan atau sekitar Rp50,4 juta dalam setahun yang jumlahnya relatif kecil dibanding total penghasilan anggota DPR.
Pernyataan Verrell awalnya menuai apresiasi, tetapi berubah menjadi cibiran setelah publik mengingat kembali jumlah tunjangan fantastis yang diterima anggota dewan.
Seorang warganet menyindir dengan menuliskan bahwa menjadi anggota DPR lebih menjanjikan karena sudah punya skill akting, ditambah gaji besar dan tunjangan yang jauh lebih menggiurkan.
Komentar lain menyebut wajar bila Verrell santai berjanji tidak mengambil gaji, sebab tunjangan yang diterima seorang anggota DPR jauh lebih besar dari gaji pokok.
Ada pula yang menegaskan publik tidak perlu terlalu mengagungkan anggota DPR yang tidak mengambil gajinya karena tunjangan mereka sudah sangat tinggi.
Jika dirinci, gaji pokok anggota DPR memang relatif kecil, yakni Rp4,2 juta per bulan, sementara Ketua DPR menerima Rp5,04 juta dan Wakil Ketua DPR Rp4,62 juta.
Namun, angka itu hanya sebagian kecil dari total pendapatan karena berbagai tunjangan menambah pemasukan hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya.
Tunjangan jabatan seorang anggota DPR mencapai Rp9,7 juta, sementara Ketua DPR memperoleh Rp18,9 juta dan Wakil Ketua DPR Rp15,6 juta.
Selain itu ada tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp15,5 juta untuk anggota, Rp16 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp16,4 juta untuk Ketua DPR.
Tunjangan kehormatan yang diterima anggota DPR mencapai Rp5,58 juta, Wakil Ketua Rp6,45 juta, dan Ketua DPR Rp6,69 juta.
Tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran juga menambah penghasilan dengan nilai Rp3,75 juta untuk anggota, Rp4,5 juta untuk Wakil Ketua, dan Rp5,25 juta untuk Ketua DPR.
Belum termasuk tunjangan keluarga seperti Rp420 ribu untuk istri atau suami, Rp168 ribu per anak dengan maksimal dua anak, dan tunjangan beras Rp30 ribu per jiwa.
Anggota DPR juga mendapat uang sidang atau paket sebesar Rp2 juta per bulan serta bantuan langganan listrik dan telepon mencapai Rp7,7 juta.
Ada pula tunjangan pajak penghasilan pasal 21 senilai Rp2,6 juta, serta dana untuk asisten anggota sebesar Rp2,25 juta setiap bulan.
Fasilitas tambahan berupa kredit mobil senilai Rp70 juta per orang per periode jabatan juga menambah daftar panjang keuntungan sebagai wakil rakyat.
Kontroversi terbaru muncul setelah DPR menyetujui tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan sebagai pengganti fasilitas rumah dinas.
Meski DPR menyebut hal itu hanya perubahan skema, publik tetap menilai kebijakan ini tidak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Kritik lain menyebut tambahan tunjangan perumahan tidak sebanding dengan kinerja DPR yang masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.
Isu transparansi juga menyeruak karena publik menilai keputusan ini menunjukkan anggota dewan lebih mementingkan kepentingan pribadi.
Dengan tunjangan perumahan baru tersebut, total penghasilan anggota DPR diperkirakan bisa menembus Rp100 juta per bulan.
Fakta inilah yang membuat publik mencibir keputusan Verrell Bramasta tidak mengambil gaji pokok setahun penuh karena nilainya dianggap kecil dibandingkan tunjangan yang tetap dia terima.
Kontributor : Chusnul Chotimah
TERPOPULER
