SuaraGarut.id - Kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut, Jawa Barat, diduga akibat diselewengkan.
"Kami minta aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus pupuk ini secepatnya," ujar Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut, Riki Muhammad Sidik, kepada SuaraGarut.id, Minggu, 26 Maret 2023.
Berdasarkan penelusuran anggota dewan, indikasi penyelewengan itu dilihat pada saat musim tanam. Para petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.
"Petani diarahkan untuk membeli pupuk non subsidi yang harganya lebih mahal dua kali lipat, alasannya pupuk subsidi habis," sambungnya
Indikasi kecurangan juga diduga dilakukan oleh distributor pupuk terhadap agen atau kios. Modusnya yakni barang yang dikirim tidak sesuai dengan invoice yang disebutkan.
"Kios ini diancam tidak akan dikasih pupuk kalau tidak mau mengikuti aturan mereka. Contonya, di invoice lima kuintal tapi kenyataannya yang dikirim dua kuintal," ujar Riki.
Menurut Politisi Partai Demokrat ini, kelangkaan pupuk bersubsidi di Garut diperparah dengan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Kondisi itu terungkap saat wakil rakyat mengumpulkan para penyuluh pertanian.
Para penyuluh ini tidak mengetahui kapan pupuk didistribusikan dan disalurkan ke petani.
Akibat kelangkaan pupuk ini, banyak diantara tanaman petani yang mengalami gagal panen karena kurangnya mendapatkan perawatan. "Keluhan petani ini sampai hari ini belum ada solusinya. Padahal pengaduannya telah sering disampaikan," pungkas Riki. (*)
Baca Juga: Sepak Terjang Benny K Harman yang Ditantang Mahfud MD Adu Logika Soal Rp 349 T
Editor: Mustika Ati
