Wajib Tahu, Ini Dia Gambaran Soal SKD TWK CPNS Sekolah Kedinasan Asli dari Panselnas, Jangan Sampai Lewat Agar Tidak Menyesal

SUARA GARUT - Sejak beberapa tahun terakhir ini, soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam seleksi Kemampuan Dasar (SKD) CPNS umum, maupun kedinasan sudah banyak perubahan.

Setidaknya dari Tahun 2019 soal TWK itu, sudah banyak mengarah ke soal tentang penalaran.

Jadi, walaupun mungkin sebagian hafalan, tapi sudah ditambahkan dengan soal TWK penalaran. Jadi bisa dibilang, soal TWK rasa TKP.

Dikutip garut.suara.com dari chanal YouTube sang tutor milik Om Alman, para pejuang Nomor Induk Pegawai (NIP), harus paham soal TWK rasa TKP.

Banyak peserta CPNS umum maupun Sekdin yang belum tahu bentuk soal TWK seperti apa, sehingga mereka hanya menghafal dan menghafal.

Faktanya sekarang TWK banyak mengulas soal-soal tentang penalaran.

Untuk itu garut.suara.com akan memberikan salah satu contoh soal TWK asli dari Panselnas tahun 2021 yang lalu.

Contoh soal hafalan tentang pilar negara yang berhubungan dengan UUD 45 Pancasila dan GBHN.

1. Fungsi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD), ada di dalam pasal-pasal..

DPD merupakan lembaga negara baru yang dibentuk sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional.

Setelah ditiadakannya urusan daerah dan unsur golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.

2. Berikut ini merupakan tugas dan wewenang DPD adalah..

DPD berhubungan dengan masalah otonomi daerah, Ia
mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah.

Berikut ini adalah Wewenang DPD

1. Hubungan pusat, dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya.

Serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.

2. Kemudian memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak pendidikan dan agama.

3. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, jadi memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota badan BPK.

4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah dan seterusnya.

5. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dan BPK untuk menjadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.

6. Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat membela diri hak imunitas serta hak protokoler.

Pembaca garut.suara.com, itulah salah satu contoh soal TWK Penalaran. Selanjutnya kita bahasa di artikel berikutnya. (*)