SUARA GARUT - Aksi marah-marah Bupati Garut saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pembangunan sejumlah ruas jalan di wilayah Garut Selatan yang beberapa hari ini videonya viral, dipandang hanya berani memeriksa jalan yang dilaksanakan pihak ketiga. Sementara, proyek yang dilakukan secara swakelola tidak disentuh.
“Bupati juga harus berimbang, banyak proyek yang dilaksanakan dinas, termasuk swakelola dan dilakukan oleh UPT-UPT Dinas PUPR,” jelas Ucu Tutun Bachtiar, Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Peundeuy, Senin, 14 Agustus 2023.
Tutun menyampaikan, sebagai masyarakat pihaknya mengapresiasi langkah bupati yang mau terjun langsung ke lapangan. Namun, bupati juga harus berimbang dengan memeriksa proyek-proyek yang dilakukan secara swakelola.
“Itu jalan arah Banjarwangi-Singajaya-Peundeuy sampai ke Cibalong, itu gambling, tidak ada kegiatan UPT di lapangan, mana tanggungjawabnya,” katanya.
Selain proyek-proyek swakelola yang dilakukan oleh dinas, menurut Tutun masyarakat saat ini juga mempertanyakan anggaran pemeliharaan jalan karena ruas jalan ke Singajaya jelek.
“Mana hasil pemeliharaannya, kapan ada pemeliharaannya,” katanya.
Menurut Tutun, proyek-proyek swakelola yang dikerjakan oleh Dinas PUPR bersama Pokmas atau TPK, hasil pengerjaannya banyak yang dibawah standar. Salah satu contohnya ada di daerah Kecamatan Pamulihan dimana ada jalan yang dibangun secara swakelola sejak tahun 2021, sampai sekarang belum selesai.
“Mana tindak lanjutnya, jadi bupati jangan semut di seberang launtan kelihatan, sementara gajah di pelupuk mata tidak kelihatan,” katanya.
Tutun juga melihat, pembangunan infrastruktur di wilayah Selatan Garut yang dilakukan Bupati Garut, tidak merata dan tidak dinikmati oleh semua kecamatan. Biasanya, daerah-daerah yang dibangun, adalah daerah-daerah yang sering dikunjungi bupati.
“Ada salah satu desa di Kecamatan Cibalong, itu banyak dapat bantuan, makanya harus diselidiki itu bupati ada apa,” katanya.
Tutun melihat, bupati saat ini lebih banyak curhat di media sosial dan mengkritisi salah satu dinas dari semua dinas yang ada, termasuk mengungkapkan soal konsultan peliharaan dinas.
Padahal, jika memang itu ada, bupati bisa mengganti kepala dinasnya agar konsultan yang digunakan bukan yang disebut bupati sebagai peliharaan kepala dinas.
“Apa susahnya ganti kepala dinasnya, mungkin tidak melihara konsultan itu terus,” katanya. (*)
TERPOPULER
