Vaksin Kanker Serviks Sebaiknya Diberikan Sejak SD, Mengapa?

Suara.com - Satu dari 1.000 perempuan Indonesia terjangkit kanker serviks. Kanker ini merupakan kanker yang paling banyak ditemukan pada perempuan Indonesia, setelah kanker payudara.

Data yang dikeluarkan Rumah Sakit Ciptomangunkusumo (RSCM) menunjukkan sekitar 70-82,3 persen penderita kanker serviks datang dan berobat saat memasuki stadium lanjut. Hingga akhirnya, rata-rata yang bertahan hidup setelah dua tahun hanya tinggal 6 persen.

Untuk menekan angka tersebut, maka langkah utama yang harus dilakukan adalah pencegahan. Nah, pencegahan kanker serviks itu sendiri, kata Ketua Himpunan Ongkologi Ginekologi Indonesia, Dr. dr. Andrijono SpOG(K), ada dua, yaitu; pencegahan primer dengan vaksin, dan sekunder dengan skrining.

Sayangnya, lanjut dia, cakupan skrining di Indonesia masih sangat rendah, yaitu sebanyak 3,5 persen dengan IVA (inspeksi asam visual asetat), dan pap smear 7,7 persen.

"Karenanya kita perlu meloncat ke program vaksinasi. Kalau infeksi HPV (Human Papilloma Virus) bisa dicegah, kanker serviks bisa dicegah,” ujar Andrijono dalam acara diskusi media bertajuk "Vaksinasi HPV, Upaya Aman dan Efektif Cegah Kanker Serviks" di Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa salah satu penyebab tingginya insiden kanker serviks di Indonesia adalah masih banyaknya pernikahan dini. Pada 2010 Riset Kesehatan Dasar mendata jika pernikahan di bawah usia 19 tahun mencapai hingga 45 persen.

"Kalau vaksinasi dilakukan saat lulus SMA, kita kecolongan. Bila diberikan di usia 10 tahun, anak sudah terlindungi sejak dini," ujar Andrijono.

Menanggapi hal tersebut Dr. Widiastuti dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan bahwa program vaksinasi HPV di Jakarta mulai dilakukan dengan sasaran anak kelas 5 SD dan sudah diterima hampir 92 persen dari 71.000 siswa SD di Jakarta. “Respon masyarakat sangat baik. Cakupan vaksinasi mencapai 92 persen, meski baru pertama kali dimulai,” ucapnya.

Namun sayangnya Widia mengaku, sebagian orangtua masih ada yang ragu dan merasa khawatir dengan vaksin 'gratis' yang diberikan, karena karena anggapan jika vaksin gratis tidak berkualitas, terlebih dengan adanya kasus vaksin palsu yang belum lama merebak.

"Gratis untuk warga, tapi dibeli oleh anggaran dari Kemenkes,” imbuhnya lagi.

Kasubdit Imunisasi Kementrian Kesehatan, Dr. Prima Yosephine mengatakan bahwa vaksin HPV sudah tersedia di Indonesia sejak 10 tahun lalu. “Banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Begitu vaksin masuk program, diharapkan tidak putus, terus berkelanjutan,” tegasnya.

Nah, agar program tersebut tidak putus, Prima berharap adanya ketersediaan vaksin yang berkelanjutan.