INFOGRAFIS: Nihil Kesepakatan, Hak Angket Pilpres 2024 Hanya Angan-angan?

Suara.com - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjadi pihak yang pertama kali menggaungkan pengguliran hak angket di DPR RI. Berangkat dari semangat Ganjar, kubu tetangga yakni capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga mendukung adanya hak angket untuk menguak dugaan intervensi pemerintah di Pilpres 2024. 

Di tengah bergulirnya wacana tersebut, Suara.com mendapatkan informasi adanya upaya kerja sama dari kubu Ganjar kepada kubu Anies. 

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menemui Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK untuk membahasnya. 

Menurut informasi yang dihimpun, Hasto menyodorkan semacam pakta integritas kepada JK sebagai bentuk kesepakatan pengguliran hak angket Pilpres 2024. 

Namun, JK tidak menyepakati karena tidak sesuai dengan keinginan kubu Anies-Cak Imin. 

Alih-alih kompak mendorong DPR RI untuk segera menjalankan hak angket, Anies-Cak Imin malah lebih sibuk untuk mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2024 ke MK. 

Pun dengan kubu Ganjar-Mahfud yang pada akhirnya ikut mengajukan gugatan. 

Hambarnya hak angket juga terasa di Senayan. Hanya ada tiga partai yakni PDIP, PPP dan PKS yang mengusulkan adanya hak angket pada rapat paripurna perdana setelah pelaksanaan Pilpres 2024. 

Sementara partai lain memilih tidak mengikutinya. Bahkan, salah satu partai pendukung Ganjar-Mahfud yakni PPP mengaku sama sekali belum membahas soal hak angket tersebut.

Partai NasDem juga hangat menyambut kehadiran presiden terpilih Prabowo Subianto. Melalui Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, kehadiran Prabowo disambut bak raja. 

Berbeda ketika menyambut Anies sebagai capres yang diusung, Surya Paloh sampai menggelar karpet merah untuk menyambut Prabowo di NasDem Tower. 

Lantas bagaimana nasib hak angket?