Partai Golkar mulai realistis melihat kondisi lapangan menjelang Pilpres 2024. Partai berlambang pohon beringin tersebut mulai membuka kemungkinan mendorong sosok lain kandidat calon wakil presiden.
Hal itu seiring dengan pembentukan tim teknis kerja sama antara Golkar dengan PDI Perjuangan.
Perwakilan tim teknis dari pihak Golkar, yakni Wakil Ketua Umum Melchias Markus Mekeng mengatakan, sebenarnya amanat musyawarah nasional (Munas) bukan menitiberarkan terhadap pencalonan Airlangga, melainkan wewenang pengambilan keputusan ada di tangan ketua umum.
"Amanat Munas bukan itu, amanat Munas itu memberikan kewenangan Airlangga untuk menentukan capres atau cawapresnya. Bahwa kader-kader ada yang menginginkan dia ya wajar lah tetapi kan kita harus melihat kondisi lapangan," kata Mekeng dikutip dari Suara.com, Jumat (28/7/2023).
Mekeng tidak menampik kini partainya melihat kondisi realistis di lapangan. Terpenting, menurutnya, membawa kemenangan.
"Dan kita akan cari kesepakatan yang penting kalau disodorkan kita bisa menang, kita nyodorin kalau nggak menang juga percuma. Kita harus hitung-hitungan kalau sodori ini gimana, ini gimana, ini gimana," kata Mekeng.
Dia menegaskan partainya terbuka untuk nama-nama di luar Airlangga Hartarto. Golkar memiliki sejumlah tokoh berpotensi, salah satunya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).
"Kita kan masih punya kader yang lain. RK itu di survei capres nomor empat loh, di survei cawapres kadang-kadang nomor satu, kadang-kadang nomor dua. Itu kan kader Golkar, dia salah satu Waketum," katanya.
"(RK) Salah satu potensial yang bisa kita ajukan. Iya (cawapres)," sambung Mekeng.
Baca Juga: Semifinal Japan Open 2023: China Mendominasi, Indonesia Punya Tiga Wakil
Kendati demikian, Mekeng menyebut belum ada nama RK dalam pertemuan antara Airlangga dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada pertemuan Kamis (27/7/2023), Mekeng menegaskn tidak.
"Nggak, nggak, itu belum, nanti tim teknis yang akan itu," kata Mekeng.
