Suara.com - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ada aturan yang melarang pertemuan antara Presiden Jokowi dengan para ketum partai koalisi pemerintah di Istana. Apalagi pertemuan tersebut hanya menjadi bagian silaturahmi halal bihalal.
Penegasan tersebut disampaikan Dasco merespons pernyataam Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman yang menganggap ada upaya cawe-cawe urusan Pilpres dari Jokowi lewat pertemuan dengan pimpinan parpol.
"Pertemuan ketum-ketum parpol itu adalah pertemuan silaturahmi halal bihalal partai koalisi pemerintah dan itu tidak ada aturan yang melarang bahwa partai koalisi pendukung pemerintah melakukan silaturahmi dan halal bihalal. Coba cek di undang-undangnya di mana atau aturannya di mana? Kan nggak ada kan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Dasco tidak memampik bahwa memamg ada bahasan perihal politik dalam pertemua tersebut. Tetapi ia menjelaskan bahasan politik tersebut hanya sebatas perkembangan yang terjadi.
"Nah kemudian saya juga monitor bahwa dalam pertemuan itu juga hanya membahas hal-hal yang update tentang politik. Nggak ada juga pengarahan dari presiden untuk kemudian, ya yang katanya di sana diminta membentuk koalisi atau apa, itu nggak ada," kata Dasco.
Dasco menekankan, kembali pertemuan di Istana pada pekan kemarin itu memang murni terkait agenda silaturahmi dan membahas geipolitik, serta perkembngan situasi terkini dan tantangan Indonesia ke depan.
"Nah bahwa kemudian ada yang underestimate, saya justru mengimbau gitu kan, apa yang disampaikan, yang dikemukakan itu dipelajari dulu, dikaji dulu, apakah bener begitu," kata Dasco.
Sebelumnya, Benny menyinggung Presiden Jokowi yang dinilainya terlalu ikut campur alias cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024. Kalau misalkan kecurigaan itu benar dilakukan, Benny menganggap Jokowi tengah mengumandangkan perang.
Jokowi tengah menjadi sorotan karena dianggap cawe-cawe dalam urusan mencari sosok calon presiden (capres) 2024. Tidak sedikit pihak juga mengkritisi Jokowi yang menjadikan Istana Merdeka sebagai tempat kumpul partai politik pro pemerintah untuk membahas hal tersebut.
Baca Juga: Dituding Cawe-cawe Urusan Pilpres 2024, Jokowi Dibela PAN: Sering Jadi Korban Playing Victim
"Jika benar Presiden tidak netral dalam pilpres dan pileg apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses capres tertentu maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang," kata Benny melalui akun Twitternya @BennyHarmanID dikutip Senin (9/5/2023).
Perang yang dimaksud Benny itu menggambarkan Jokowi tengah melawan rakyat. Benny lantas meminta kepada Jokowi untuk berhati-hati dan sadar diri kalau saat ini masih menjabat sebagai presiden yang menjadi lambang negara.
"Hati-hati Pak Jokowi, di dada bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI bukan lambang presiden dari kelompok atau presiden dari golongan tertentu," katanya.
