Suara.com - Jelang pesta demokrasi terbesar, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, suasana di kalangan pejabat publik hingga partai politik (parpol) kian memanas. Tak terkecuali, Partai Demokrat yang baru-baru ini kembali menyentil Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Sentilan itu datang dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman, melalui akun Twitternya @BennyHarmanID. Ia menyebut Jokowi terlalu ikut campur terkait urusan calon presiden (capres). Sebelumnya, Ketum AHY juga kerap membandingkan Jokowi dengan SBY.
1. Dianggap Cawe-cawe Capres
Benny menganggap Jokowi cawe-cawe atau terlalu ikut campur soal pemilihan capres 2024. Sebelumnya, sejumlah pihak juga mengkritik sang presiden yang dianggap menjadikan Istana Merdeka sebagai markas parpol pro pemerintah.
Ramai disebut cawe-cawe, Jokowi pun sempat angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa pertemuan dengan sejumlah parpol itu hanya sebatas diskusi, bukan turut campur. Sebab, katanya, ia juga pejabat publik, sehingga tak jadi masalah jika berdiskusi membahas soal Pilpres.
"Itu diskusi aja, kok cawe-cawe. Saya tadi sudah sampaikan saya ini kan juga pejabat politik. Bukan cawe-cawe," ujar Jokowi kepada wartawan di Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
2. Kritik Netralitas Presiden
Melalui akun Twitternya, Benny juga menilai Jokowi harus netral. Hal ini dihubungkan dengan Partai NasDem yang tidak diundang saat pertemuan di Istana. Menurutnya, sang presiden hanya ingin seluruh parpol mengusung capres yang ia dukung.
3. Sebut Jokowi Kumandangkan Perang
Benny mengatakan, jika kecurigaannya benar, maka Jokowi dinilai tengah mengajak perang. Adapun perang yang dimaksud, yakni melawan rakyat. Ia lantas mengimbau Jokowi perlu hati-hati karena saat ini dirinya masih menjadi kepala negara.
"Jika benar Presiden tidak netral dalam pilpres dan pileg apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses capres tertentu maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang," ujar Benny melalui akun Twitternya.
"(Perang) Maksudnya Presiden Jokowi akan melawan rakyatnya sendiri, dia itu presiden dari seluruh rakyat Indonesia, dari semua golongan dan kelompok, dari semua suku bangsa, dari semua partai politik," lanjutnya.
4. Bandingkan Jokowi dengan SBY
Tahun lalu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa kali membandingkan Indonesia era pemerintahan Jokowi dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, ada berbagai perbedaan yang sangat signifikan.
Salah satunya, soal guru honorer di era Jokowi yang dinilainya tidak sejahtera. Ia prihatin melihat negara yang rajin membangun infrastruktur, namun tidak memikirkan nasib guru honorer. Ia lantas berharap mereka bisa segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
TERPOPULER
