REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, mengaku, tak setuju dengan wacana jadwal penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dimajukan. Menurutnya, jika hal itu terjadi justru bisa merusak strategi yang telah dibangun partai politik.
"Emang maju? Oh wacana, jangan, jangan, tetap on schedule saja karena kan itu semua orang sudah mempersiapkan, masing-masing partai sudah mempersiapkan, jeda waktu itu sudah dihitung banget loh. Jeda waktu sekian bulan kalau kami sudah hitung-hitungan banget, sudah matang," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Menurutnya, partai politik termasuk Gerindra sudah melakukan persiapan mengahadapi Pilkada 2024. Ia menilai, jika dimajukan justru akan merusak strategi yang telah disiapkan.
"Tidak bisa dimundur, tidak bisa dimajukan. Bisa merusak startegi kami. Karena kan orang capek, capeknya pilpres belum hilang, kalau dimajukan takutnya tidak siap, berantakan malah," tuturnya.
Lebih lanjut, ia berharap Pilkada 2024 digelar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
"Jadi kalau mau dipakai politik itu ada teman-teman yang ditempatkan jadi caleg dulu kalau berhasil maka dia akan menjadi calon kepala daerah. Nah, itu perlu tenggat waktu yang sama persis dengan sekarang. Kalau tidak bisa berantakan semua. Menurut saya sih kalau dimajuin agak-agak riskan," pungkasnya.
Jokowi Buka Suara
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai belum ada urgensi dari penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada 2024. Penerbitan perppu tersebut dinilainya perlu pertimbangan yang mendalam.
"Belum sampai ke situ kok saya. Urgensinya apa, alasannya apa, semuanya perlu dipertimbangkan secara mendalam," kata Jokowi usai menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Tahun 2023 di ICE, BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (31/8/2023).
Adapun pemerintah masih mengkaji adanya perubahan jadwal untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Jokowi menyebut pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih melakukan kajian tersebut.
Kepala Negara mengaku belum mengetahui terkait hasil kajian itu.
"Saya kira semua itu masih kajian di Kemendagri dan saya belum tahu mengenai itu," tuturnya.
Sebelumnya, sempat ada wacana kalau jadwal penyelenggaraan Pilkada 2024 itu berubah dari November menjadi September 2024.
Percepatan penyelenggaraan Pilkada itu disebut-sebut akan dilakukan melalui penerbitan Perppu oleh Presiden.
TERPOPULER
