REGIONAL:
Suara.com - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 terancam bubar. Koalisi dengan anggota Partai NasDem, Demokrat, serta PKS ini bisa saja meredup dalam waktu dekat.
Sebab, baru-baru ini, muncul kabar bahwa Anies telah menyetujui keputusan Ketua Umum NasDem Surya Paloh terkait Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai cawapresnya. Demokrat yang merekomendasikan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun merasa dikhianati.
Mereka bahkan telah mencopot baliho Anies-AHY di beberapa daerah hingga membongkar surat dari Anies. Di mana isinya soal Anies yang sempat meminta AHY menjadi cawapresnya. Lantas, bagaimana nasib KPP? Apakah koalisi ini akan dibubarkan?
Surya Paloh: Koalisi Masih Ada
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyinggung nasib KPP usai kabar terkait Anies-Cak Imin. Ia mengatakan bahwa koalisi ini masih tetap ada sampai kapanpun meski nanti formasinya tak lagi utuh. Meski begitu, ia belum bisa memastikannya.
"Sampai hari ini koalisi masih ada. Besok pagi masih ada atau setengah ada kami belum tahu," kata Surya Paloh kepada wartawan di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (31/8/2023).
Ia mengatakan pihaknya menghargai apa pun sikap Demokrat yang sudah mencopot baliho Anies dan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono. Paloh juga menerima keputusan partai itu jika memilih untuk hengkang dari KPP. Ia pun berharap koalisi bisa bertahan.
"Insyaallah apa yang terbaik, kenapa kami paksakan (koalisi) bubar kalau memang bisa bertahan baik, bagus, berkembang? Syukur-syukur yang direncanakan bisa tercapai ini kan suatu rida yang bagus," ucap Paloh.
PKS Tetap Dukung Anies
PKS sendiri melalui Ketua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) DPP Almuzammil Yusuf menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Hal ini, katanya berdasarkan keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII.
"PKS secara resmi mendukung dan mengusung Saudara Anies Rasyid Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2024," kata Almuzammil dalam keterangan resmi, Kamis (31/8/2023).
Sikap itu, katanya, bertolak belakang dari kesepakatan dalam Piagam KPP yang menyetujui cawapres ditentukan oleh Anies sendiri. Di sisi lain, Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri menyebut pihaknya masih akan menunggu pernyataan resmi dari Anies.
Bagaimana dengan Demokrat?
Sementara itu, Demokrat masih belum bisa menentukan sikap terkait keputusan Anies yang dinilai mereka sebagai pengkhianatan. Hal ini akan segera diketahui melalui rapat Majelis Tinggi yang digelar untuk menentukan langkah politik mereka selanjutnya.
Rapat itu bakal dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan digelar di kediamannya di Cikeas, Bogor, pada Jumat (1/9/2023) hari ini. Rencananya, pertemuan akan dimulai pukul 16.00 WIB dan Ketum AHY dikabarkan turut hadir ke sana.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
TERPOPULER