Aturan Kepala Daerah Minta Izin Presiden Jika Daftar Capres-Cawapres, Ini Bunyi Undang-undangnya

Suara.com - Terkait dengan aturan kepala daerah minta izin presiden jika daftar capres-cawapres kemudian menjadi polemik baru.

Pasalnya aturan ini muncul setelah sidang gugatan batas minimal usia capres-cawapres diputuskan, dan memuat poin yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pada dasarnya, batas usia capres-cawapres minimal tetap 40 tahun. Namun hal ini dikecualikan untuk orang yang telah menduduki jabatan yang didapatkan lewat pemilihan umum, atau kepala daerah yang pernah atau sedang menjabat.

Sekilas Aturan yang Diberlakukan

Hal di atas tercantum dalam Pasal 171 Ayat 1 dan 4 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Pasal 171 Ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 sendiri menyebutkan bahwa seseorang yang sedang menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon presiden atau calon wakil presiden harus meminta izin pada presiden.

Surat permintaan izin yang telah disetujui kemudian harus disertakan ke dalam dokumen persyaratan capres-cawapres, dan diberikan pada KPU pada saat pendaftaran sesuai dengan pasal terkait.

Surat ini menjadi salah satu berkas syarat yang harus dicantumkan ketika seseorang berada dalam posisi terkait.

Pengabulan Sebagian Permohonan Uji Materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Penjelasan ini terkait dengan pengabulan sebagian permohonan uji materi yang dilakukan, pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa usia minimal untuk capres-cawapres adalah 40 tahun.

Namun demikian pada kondisi terbaru terdapat tambahan yang dijelaskan. Bahwa seseorang dapat dicalonkan sebagai capres-cawapres tanpa memenuhi syarat usia tersebut.

Asalkan telah menduduki atau sedang menduduki atau pernah menduduki jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum. Apa artinya?

Bahwa kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ia pun dapat turut serta dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Asumsi Publik Menjadi Liar

Sejak saat gugatan ini diajukan, asumsi publik mengarah pada satu nama, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat sebagai Wali Kota Solo.