Di Hadapan Mahasiswa, Mahfud MD: Saudara Bisa Pilih Siapa Saja, Yang Penting Tidak Dalam Ancaman

Suara.com - Usai medampingi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo pada debat perdana Pilpres 2024, Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3 Mahfud MD langsung keliling ke sejumlah titik di Provinsi Banten, Rabu (13/13/2023). Salah satunya menghadiri Seminar Kebangsaan di Universitas Faletehan, Cilegon, Serang, Banten.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Politisi PDI Perjuangan Rano Karno, Rektor Universitas Faletehan Prof Andiko Nugraha Kusuma, dan sejumlah civitas akademika.

Saat berada di depan ratusan mahasiswa, Mahfud bicara tantangan menuju Indonesia Emas 2045 dari perspektif politik dan hukum.

Ia menyampaikan, Indonesia Emas 2045 diharapkan betul-betul menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, dan di dalamnya adil dan makmur.

"Sekarang ini kita sudah merdeka. Namun, kemerdekaan kita masih tersandera oleh perilaku politik maupun geopolitik dunia," kata Mahfud.

Ke depan, kata dia, Indonesia sudah harus mampu menentukan posisi di kancah dunia. Indonesia 2045 harus sudah tidak ada orang miskin, tak ada pengangguran, lulusan SMA seluruhnya masuk ke perguruan tinggi, dan 2045 Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar di dunia. Setelah China, India, Amerika.

Prasyarat menuju itu, lanjut Mahfud, adalah demokrasi dan hukum yang baik. Demokrasi ditandai oleh Pemilu secara periodik. Pemilu memberi kesempatan kepada rakyat menilai dan memvonis pemimpinnya.

Zaman Orde Baru, asas Pemilu adalah langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun, di zaman Orde Baru, asas itu sekadar formalitas. Saat ini, Pemilu mengusung asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, ditambah jujur dan adil.

"Pemilu Orde Baru dulu nggak adil. Setahun sebelum Pemilu sudah bisa ada hasilnya. Dulu selalu ada intimidasi. Direpresi dan ditekan. Kalau seniman diteror dan dikecilkan," tuturnya.

Di era reformasi ini, kata dia, sudah ada instrumen hukum Pemilu yang lebih adil. Penyelenggara seperti Pemilu, KPU, Bawaslu, kini independen dipilih DPR.

"Sehingga, kalau ada kecurangan, lebih banyak dilakjkan kontestan. Ya memang masih ada sih orang ndablek, bukan kontestan, ikut-ikutan merepsesi," ujarnya.

Untuk yang ke dua adalah penegakan hukum. Zaman Orde Baru, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) amat menjamur. Untuk itu, praktek ini dikoreksi oleh reformasi.

"Sehingga setiap ada gejala muncul KKN, itu harus dilawan. Supaya kita tidak kembali lagi ke Orde Baru. Kalau SDA dikelola dengan baik, diberantas korupsinya. Indonesia Emas akan terwujud," katanya.

Diingatkan, Indonesia bisa bubar jika hukum dan keadilan tidak ditegakkan. Kalau negara sudah berlaku tidak adil, maka potensi bubar akan semakin besar.

"Negara tidak adil itu berarti disorientasi. Kalau dibiarkan muncul distrust atau ketidakpercayaan. Lalu muncul disobedience atau pembangkangan. Dan selanjutnya bisa disintegrasi," tegasnya.