REGIONAL:
Suara.com - Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ruhut Sitompul menyindir pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat perdana Pilpres 2024 soal fenomena orang dalam (ordal) yang dinilai merusak tatanan demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, Anies dianggap hanya pintar menunjuk pihak lain terkait fenomena ordal tersebut.
"Dan ini mengenai ordal ini, ini mohon maaf. Anies ini hanya pintar menunjuk hidung orang lain. Tapi dia tidak belajar menunjuk hidungnya," kata Ruhut di Media Center Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (14/12/2023).
Ia mengatakan, bahwa Anies sudah melakukan praktik ordal tersebut dengan adanya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) kala masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Lupa waktu jadi Gubernur dengan apa, TGUPP. Lupa dia? Ordal-nya dia itu, tim suskes dia semua itu di sana. Berapa banyak APBD untuk membayar gajinya. Itu fakta, tapi ya mungkin waktu ya membuat Pak Ganjar, Pak Mahfud nggak diberi waktu untuk menanggapinya," katanya.
Lantaran itu, Anies dalam debat perdana justru mempertanyakan hal-hal sudah pernah dilakukan.
"Termasuk mengenai HAM. Ya kurang apa peristiwa mengenai bagaimana dunia juga mengutuk kejadian pilgub waktu mengantarkan beliau menjadi gubernur, itu ngeri sekali. Ngeri banget kalau kata orang Betawi. Di sana, maaf saja, character assasination, fitnah, SARA, dan hal lain sebagainya dilakukan," katanya.
Sebelumnya, Anies Baswedan menyinggung fenomena ordal yang dinilai merusak tatanan demokrasi di Indonesia.
"Fenomena ordal ini menyebalkan, mau ikut kesebelasan ordal, jadi guru, ordal, tiket konser, ordal. Ini yang membuat meritokratik tidak berjalan, etika luntur," kata Anies dalam segmen 4 sesi tanya jawab antar kandidat Debat Capres di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat (12/12/2023).
Menurutnya, ketika ordal terjadi di proses paling puncak, maka rakyat kebanyakan.
"Saya merasakan, beberapa guru komentar, pengangkatan guru membutuhkan ordal, wong di Jakarta ordal, kenapa kita gak pake ordal? tatanan demokrasi ini menjadi rusak,"ujarnya.
Fenomena ordal ini disampaikan Anies ketika merespon jawaban calon presiden 02 Prabowo Subianto tentang putusan MK yang membolehkan umur calon presiden dan calon wakil di bawah usia 40 tahun.
Namun keputusan tersebut dianggap melanggar etika karena menguntungkan salah satu paslon cawapres yang usianya belum cukup 40 tahun yaitu Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden Jokowi dan ponakan Ketua MK, dan kini Gibran menjadi pasangan Prabowo Subianto pada pilpres kali ini.
TERPOPULER