Suara.com - Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo mengaku tidak mempermasalahkan soal pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) pada Jumat (29/12) lalu. Meski demikian, Ganjar mengaku tidak fair jika dalam pertemuan itu ada pesanan-pesanan atau permintaan dukungan politik.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar seusai mengunjungi Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan Gebang Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Minggu (31/12/2023).
"Yang penting pengarahan pemerintahan kami tidak masalah. Akan tetapi, kalau pengarahan politik, dukung-mendukung, saya kira mulai tidak fair (adil)," kata Ganjar dikutip dari Antara, Minggu.
Walau tidak tahu persis dengan isi pertemuan antara Jokowi dan kepala desa, Ganjar berharap Jokowi hanya berbicara soal masalah pemerintahan, bukan yang lain.
"Saya belum tahu kemarin konten pembicaraannya apa begitu. Mudah-mudahan dalam konteks pemerintahan dan tidak ada yang menyalahgunakan kekuasaan pemerintahan," ujar Ganjar.
Jokowi Kumpulkan Kades
Sebelumnya, Bendahara Umum DPP Papdesi Sujiono mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Pesiden Jokowi menitipkan pesan kepada kepala desa untuk bisa menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 di desa berlangsung secara damai dan lancar.
"Jadi, Pak Presiden tadi menitipkan kepada kami para kepala desa yang hadir ini untuk menjaga, pemilu ini betul-betul tidak ada kecurangan, pemilu ini damai lancar. Karena apa? Kalau situasi seperti, mohon maaf, mungkin beberapa dekade lalu, ini jangan sampai terjadi," kata Sujiono usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/12).
Sujiono mengatakan bahwa masyarakat di desa ingin pemilu bisa dijalani dengan baik, tanpa perlu ada hal-hal yang mengusik kedamaian.
Baca Juga: Kaleidoskop 2023: Drakor Pengkhianatan di Panggung Politik Tanah Air
"Kami masyarakat di bawah ingin betul-betul bisa menjalankan pemilu dengan enjoy sajalah," kata Sujiono.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Papdesi Senthot Rudi Prastiono mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi itu hadir aliansi kepala desa lintas asosiasi, yakni Papdesi, Asosiasi Kepala Desa (AKD) se-Jawa Timur, dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, kata Senthot, sama sekali tidak ada pembicaraan politik terkait dengan arahan untuk mendukung calon tertentu.
Menurut Senthot, aliansi menyerahkan kepada individu kepala desa secara pribadi untuk menentukan pilihan masing-masing.
