Cegah Korupsi, Prabowo Berencana Naikkan Gaji Pejabat yang Kelola Anggaran Besar

Suara.com - Calon Presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan bahwa dirinya berencana untuk memastikan kualitas hidup bagi para pejabat yang memegang anggaran besar sebagai upaya dalam mencegah korupsi.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta Selatan.

"Jadi, menurut pandangan saya, kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki," kata Prabowo, Rabu (17/1/2024).

Dia memberikan contoh kualitas hidup hakim Mahkamah Agung di luar negeri yang disebut memiliki gaji tinggi dan rumah dinas yang lebih besar.

"Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar, kualitas hidupnya dan penghasilannya harus sesuai. Sekarang direksi perusahaan swasta, bahkan perusahaan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI, dari dirjen-dirjen, dari menteri-menteri yang memegang anggaran negara yang triliunan," katanya.

Menteri Pertahanan itu juga mengatakan bahwa dirinya berencana untuk meningkatkan gaji para penyelenggara negara atau pejabat, khususnya yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola anggaran negara yang besar.

"Jadi, kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu. Saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya bukan negara miskin. Kita mampu, kita tingkatkan kualitas hidupnya, kita jamin kualitas hidupnya dengan berbagai sistem," ucapnya.

Meski begitu, dia juga menekankan bahwa pejabat yang mengemban jabatan penting mesti transparan dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK.

"Seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat. Karena itu, saya sangat mendukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur," ujarnya.