REGIONAL:
Suara.com - Debat Pilpres 2024 terakhir digelar di JCC Convention Center Jakarta, Minggu (4/2/2024) malam. Dalam debat ini bertema kesehatan, pendidikan dan iklusi.
Saat membacakan visi dan misinya, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto mengatakan, bahwa Indonesia kekuarangan 140 ribu dokter.
"Kita kekurangan 140.000 dokter dan itu akan segera kita atasi dengan cara kita akan menambah fak (fakultas) Kedokteran di Indonesia, dari yang sekarang 92 dan kita akan membangun 300 fakultas kedokteran dan mengirim 10.000 anak-anak pinter dan kita kirim beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran dan 10.000 lagi untuk belajar sciece, teknologi dan fisika, itu kita tebut teknologi dan science," ujar Prabowo.
Lantas bagaimana fakta terkait dokter di Indonesia?
Disitat dari databoks, World Health Organization (WHO) yang dihimpun Index Mundi, pada 2019 Indonesia hanya memiliki 0,47 dokter per 1.000 penduduk.
Rasio dokter Indonesia itu tergolong buruk, jauh di bawah standar WHO yang minimalnya 1 dokter per 1.000 penduduk.
Angka rasio itu menempatkan Indonesia di peringkat ke-139 dari 194 negara, serta terbawah ketiga di ASEAN seperti terlihat pada grafik.
Menurut Taruna Ikrar, Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), kondisi ini juga diperburuk dengan distribusi dokter yang timpang.
"Sangat terlihat bahwa jumlah dokter dengan densitas sangat tinggi berada di kota-kota besar, tetapi sangat minim di daerah perifer atau perdesaan," kata Taruna dalam artikelnya Mengurai Benang Kusut Dokter Indonesia, dilansir situs resmi KKI (1/7/2022).
"Kondisi ini diperparah kalau melihat keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Ketimpangan distribusi menyebabkan ribuan pulau tidak memiliki dokter seorang pun. Kondisi ini tentu membahayakan keselamatan masyarakat yang berada di daerah tersebut," lanjutnya.
Taruna juga mengungkapkan bahwa Indonesia tak hanya kekurangan dokter umum, tapi juga dokter spesialis dan subspesialis.
"Hal ini disebabkan produksi dokter spesialis sangat rendah dan sangat timpang jika dibanding dengan kebutuhan dan laju pertumbuhan penduduk," kata Taruna.
"Berdasarkan persoalan tersebut, sangat wajar jika semua lembaga terkait memiliki tanggung jawab untuk melakukan aksi ekstraordinari. Kita tidak berada dalam kondisi normal, sehingga wajib melakukan upaya maksimal untuk menggapai ketertinggalan tersebut," lanjutnya.
Untuk artikel lengkapnya bisa dicek di sini.
TERPOPULER
