Suara.com - Analis politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai, tak sinkronnya perolehan suara PDI Perjuangan dengan suara paslon Ganjar-Mahfud di hasil hitung cepat atau quick count Pemilu 2024 itu ada efek atau pengaruh dari Presiden RI Jokowi. Adi menyampaikan, tak sinkronnya hasil suara itu bukan merupakan anomali.
"Secara faktual begitu. Tak sinkron antara suara Pileg dan Pilpres. Itu artinya, secara kepartaian pemilih PDIP solid tegak lurus. Tapi di level pilpres sepertinya pemilih PDIP banyak juga yang ke Prabowo-Gibran," kata Adi saat dihubungi, Jumat (16/2/2024).
Baca Juga:
Pesan Haru Denny Siregar: Kita Sudah Melawan Sebaik-baiknya, Salam Hormat
Adu Fashion Fery Farhati vs Titiek Soeharto vs Siti Atikoh: 1 Tas Setara 1500 Tas Istri Ganjar
Adu Cantik Istri Komeng vs Istri Gibran: yang Satu Model Bank, Satunya Lagi Putri Solo
Disharmoni tersebut, juga dikatakan Adi dikarenakan adanya pengaruh Jokowi. Terlebih juga terhadap wilayah-wilayah yang selama ini menjadi basis-basis suara PDIP.
"Efek pengaruh Jokowi termasuk di kandang banteng seperti Bali dan Jateng," tuturnya.
Sebelumnya, capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyebut ada anomali dalam pelaksanaan Pemilu 2024 kali ini. Salah satu hal yang janggal buatnya, yakni suara yang diperolehnya malah lebih rendah dari partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pasalnya, Ganjar merupakan kader dari partai berlambang banteng moncong putih itu sejak lama dan sudah melekat. Seharusnya, pemilih PDIP mayoritas juga mencoblos Ganjar.
"Quick count, real count-nya belum. Hasil dari quick count perolehan PDIP masih tinggi ya, kalau nggak salah masih nomor satu ya. Agak anomali ya," ujar Ganjar di gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024).
Jajarannya di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pun juga sedang melakukan penyelidikan terkait persoalan ini.
"Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan kawan, mudah-mudahan nanti ketemu apa penyebabnya," ungkapnya.
Ganjar mengatakan penelusuran akan dilakukan ke tingkat wilayah di seluruh Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi melihat adanya kemungkinan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif.
"Ya banyak juga makanya kita bahas, kita catat, kita konfirmasi ke daerah untuk memastikan apakah ini betul-betul terstruktur, sistematis, masif. Gitu aja," ungkapnya.
TERPOPULER
