Suara.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau memastikan dirinya akan mau atau tidak dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024. Ia mengaku belum terpikir untuk ikut kontestasi politik tersebut.
Pertanyaan ini dilontarkan awak media kepada Heru Budi Hartono saat mengunjungi ruang wartawan alias pers room Balai Kota DKI Jakarta. Sambil berkelakar, Heru menyebut setiap orang saja belum tentu mengetahui apa yang akan terjadi hari esok.
"Jadi hari esok itu penuh dengan misteri. Saya mau nanya, besok itu mau buka pakai apa?" ujar Heru Kamis (28/3/2024).
Ditanya lebih lanjut apabila ada yang mengusung, Heru masih tak mau memberi kepastian. Kembali menyampaikan guyon, ia mengaku sedang fokus untuk menjalani agenda Pj Gubernur selanjutnya, yakni kunjungan ke Kamal Muara.
"Saya belum kepikiran ke situ. Hari ini kepikiran ke Kamal ini jam 15.00 WIB acara bapak Presiden," ucap Heru sambil tertawa.
Ia pun berharap nantinya Pilkada DKI 2024 bisa berjalan dengan lancar dan aman.
"Semoga lancar. Pencoblosan juga aman. Pilkada mudah-mudahan semoga lancar," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mengaku ingin mencari sosok Joko Widodo (Jokowi) baru untuk memimpin Jakarta. Ia menganggap salah satu kandidat yang cocok adalah Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
William mengatakan, Heru mampu melanjutkan warisan dari kebijakan
Jokowi saat masih menjabat Gubernur DKI 2012-2014 lalu. Misalnya, dengan mengebut progres normalisasi sungai yang sempat mandek.
“Pertama kali beliau melanjutkan normalisasi yang selama bertahun-tahun sebenarnya mandek di zaman Pak Anies (Gubernur DKI 2017-2022),” ujar William kepada wartawan, Rabu (27/3/2024).
Tak hanya itu, Heru juga disebutnya langsung berupaya menekan ancaman banjir dengan merampungkan proyek sodetan Sungai Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) Jakarta Timur.
Hal ini disebutnya penting lantaran Pemrov kini telah sejalan dengan pemerintah pusat.
“Penuntasan banjir itu kita (Pemerintah DKI) tidak boleh berbeda dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat punya kebijakan normalisasi, artinya Gubernur DKI Jakarta juga harus taat dengan normalisasi,” ucapnya.
“Kalau Gubernur punya kebijakan yang berbeda, misalnya ada yang menyatakan konsep naturalisasi. Itu sudah berbeda dengan pemerintah pusat, ketika ada perbedaan konsep dengan penanganan banjir maka tidak akan ada progres yang signifikan,” lanjutnya.
TERPOPULER
