REGIONAL:
Suara.com - Partai Demokrat menerjunkan Satuan Tugas (Satgas) Monitoring Pilkada ke seluruh daerah di tanah air. Hal itu dilakukan guna memastikan struktur partai di tingkatan DPD, DPC hingga ranting mengamankan calon kepala daerah baik gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota dan bupati/wakil bupati yang diusung dan didukung Demokrat memenangi Pilkada 2024.
Misalnya, di Jakarta, Jawa Barat dan Banten, DPP Partai Demokrat menugaskan Syahrial Nasution sebagai Koordinator Wilayah Jawa 1.
“Kami ditugaskan Ketua Umum AHY memonitor Pilkada di tiga provinsi yaitu Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Disebut Korwil Jawa 1. Tugas utamanya mengamankan, mengawal dan memastikan martabat partai dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh struktur partai di daerah. Termasuk juga oleh anggota fraksi DPRD di tingkat propinsi dan kabupaten/kota,” kata Syahrial dalam keterangan yang diterima Suara.com, Sabtu (2/11/2024).
Syahrial yang merupakan Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat menjelaskan, setiap paslon yang maju di Pilkada melalui Partai Demokrat mendapatkan rekomendasi yang ditandatangani Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Hal itu, kata dia, merupakan keputusan politik partai dan wajib hukumnya untuk dipatuhi oleh struktur partai dari tingkat pusat hingga struktur terendah di Partai Demokrat. Tidak ada lagi ruang diskusi atau tawar-menawar.
“Tandatangan ketua umum di surat rekomendasi paslon pilkada adalah keputusan politik partai. Bukan sekadar prasyarat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pilkada ke KPU. Tandatangan Ketum AHY pada surat rekom adalah marwah ketua umum dan martabat partai yang harus dikawal. Sebagai Korwil Jawa 1, kami akan melakukan monitoring bersama tim untuk memastikan struktur partai di tingkatan DPD, DPC, DPAC dan Ranting termasuk anggota fraksi di DPRD propinsi dan kabupaten/kota bekerja mengamankan keputusan Ketum AHY,” katanya.
Partai Demokrat, menurutnya, tidak ingin dicap sebagai partai yang tidak komitmen apalagi mbalelo. Sehingga apabila ada struktur partai dan anggota fraksi DPRD yang tidak bersedia mengamankan keputusan Ketum AHY, tentu akan dilaporkan dan diambil tindakan oleh DPP.
“Kami di Korwil Jawa 1 sudah melakukan koordinasi dengan struktur dan anggota fraksi DPRD di DPD Jakarta, beberapa DPC di Jawa Barat seperti Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota dan Kabupaten Sukabumi, serta Kabupaten Cianjur," ujarnya.
"Hari Sabtu bertempat di DPD Demokrat Provinsi Banten kami melakukan koordinasi dengan struktur DPD, DPC, fraksi DPRD dan timses calon kepala daerah. Semua wilayah di tiga provinsi tersebut akan kami monitor untuk memastikan Demokrat bergerak memenangkan paslon Pilkada yang mendapatkan rekomendasi dari Ketum AHY,” pungkasnya.
TERPOPULER
