Suara.com - Sekelompok massa yang tergabung dalam Petisi Masyarakat Jakarta Anti Korupsi (PMJAK) mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta untuk menelusuri dana kampanye peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024 yang disinyalir berasal dari judi online.
Desakan ini disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Bawaslu DKI, Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Sebelum ini, PMJAK telah membuat laporan ke Bawaslu pada Kamis (14/11/2024) lalu.
Ketua PMJAK, Hasan Assegaf mengaku, telah menyerahkan bukti tambahan soal dugaan dana kampanye pilkada yang bersumber dari judol kepada Bawaslu.
"Ya, hari ini kami ada tambahan barang bukti untuk memperkuat laporan tersebut. Namun sayangnya, laporan kami ditolak oleh petugas Bawaslu," ujar Hasan kepada wartawan, Sabtu (23/11/2024).
Bukti tambahan yang dimaksud adalah berupa foto paslon bersama sindikat judi online yang turut ditangkap dalam kasus Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi).
Ia merasa Bawaslu Jakarta melaksanakan tupoksinya untuk segera memproses laporan dugaan kampanye didanai pakai uang judi.
Lebih lanjut, ia juga meminta Bawaslu meminta keterangan pada Pasangan Cagub dan Cawaguh nomor urut tiga, Pramono Anung-Rano Karno yang dikaitkan dalam kasus ini.
"Kami mendesak Bawaslu untuk bisa memanggil calon Wakil Gubernur nomor urut 03 untuk diperiksa,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga melampirkan bukti tambahan berupa surat keputusan partai politik.
Baca Juga: Kampanye Akbar Hajatan Jakarta Menyala, Pramono Anung Pilih Irit Orasi: Suara Saya Habis
Data itu terungkap, bahwa salah satu tersangka judol di lingkungan Komdigi merupakan bagian dari tim pemenangan peserta Pilkada Jakarta.
"Ini bukti kami mengkonfirmasi bahwa tersangka itu masuk di dalam tim kampanye Pilkada 2024. SK-nya ada, dan SK itulah yang kami serahkan ke Bawaslu Jakarta hari ini,” katanya.
