Suara.com - Calon Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung diyakini tak akan membentuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) apabila resmi menjabat gubernur nanti. Artinya, ia tak akan mengikuti cara pendahulunya, Anies Baswedan.
Hal ini dikatakan oleh Ketua DPRD DKI, Khoirudin. Dia mengakui saat Anies masih jabat gubernur periode 2017-2022 pembentukan TGUPP menuai polemik.
Kubu oposisi saat itu, PDIP yang paling banyak melontarkan kritik pedas. TGUPP dianggap pemborosan anggaran karena beranggotakan banyak orang dengan gaji yang cukup tinggi.
Belum lagi Anies mengalokasikan anggaran TGUPP dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beda dengan Basuki Tjahaja Purnama pendahulunya yang menggunakan dana operasional pribadi.
Selain itu, TGUPP dinilai kerap melangkahi para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI. Khoirudin yakin tak ada pembentukan TGUPP pada masa kepemimpinan Pramono.
"Sebetulnya TGUPP Pak Anies kemarin pun ditolak oleh PDI Perjuangan. Artinya kalau memang TGUPP kemarin zaman Pak Anies menjadi penghambat karena gubernur sudah punya SKPD," ujar Khoirudin kepada wartawan, Senin (23/12/2024).
"Saya yakin PDIP tidak akan membuat TGUPP lagi. Karena apa? Karena kemarin saja sudah ditolak," lanjutnya.
Ia meyakini Pramono akan tetap mengikuti sikap PDIP seperti di masa Anies dulu. Cara itu disebutnya tak akan diikuti Pramono meski Anies sudah memberikan endorsmen saat masa kampanye Pilkada 2024.
"Sekarang giliran menang, masak dibuat lagi? Saya yakin begitu. Yakinnya saya begitu," ujar dia.
Politisi PKS itu juga yakin adanya SKPD sudah cukup untuk membantu kerja gubernur selama menjabat.
"Karena ada SKPD yang semuanya loyal pada gubernur," pungkasnya.
