"Oleh karena yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD, maka berarti perlu ada overhaul menyeluruh baik di bidang pencegahan maupun penindakan," ucapnya.
Arsul Sani tidak memungkiri jika praktik-praktik korupsi yang terjadi itu berkaitan dengan konflik kepentingan. Namun, ia menilai jika konflik-konflik kepentingan berbuntut perilaku koruptif itu tidak hanya terjadi di parlemen.
Arsul Sani mengatakan bahwa tidak fair kalau yang disoroti yang di DPR saja.
"Sebaiknya yang di pemerintahan juga perlu diaudit, yakni mereka-mereka yang menjadi pejabat pemerintahan dan berfungsi sebagai regulator, tapi perusahaan yang terafiliasi dengan dirinya juga menjadi business player. Nah hal-hal ini yang menurut saya tidak kalah besarnya dalam menurunkan IPK kita," imbuhnya.
Adapun sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan, korupsi di Indonesia makin menjadi-jadi. Mahfud MD pun menyinggung adanya transaksi di bawah meja di DPR, Mahkamah Agung, bahkan pemerintahan.
Hal itu disampaikan Mahfud dalam HUT Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mahfud mulanya mengatakan bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia anjlok pada 2022.
"Di tahun 2022, indeks persepsi korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti," kata Mahfud, Minggu (11/6).
Baca Juga: Profil Kas Hartadi, Pelatih yang Diharapkan Bisa Bawa PSIM Yogyakarta Promosi ke Liga 1
