REGIONAL:
Pengamat Politik Rocky Gerung mengomentari perihal kontrak politik PDI Perjuangan (PDIP) di balik pencalonan Ganjar Pranowo.
Hal tersebut baru-baru ini disinggung oleh Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando melalui cuitan di akun Twitter miliknya. Ade mengaku mendapat informasi tersebut dari relawan Ganjar.
Salah satu hal yang tertuang dalam kontrak politik tersebut yaitu PDIP mengatur posisi menteri seandainya Ganjar terpilih jadi presiden 2024.
Ade menilai hal tersebut perlu diklarifikasi lantaran informasi itu sudah beredar luas dan ia berharap informasi itu salah.
"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," kata Ade dalam cuitannya.
Menanggapi hal tersebut, Rocky menyebut perjanjian politik di kertas apapun bisa dengan mudah dihapus oleh pihak-pihak yang berkuasa nantinya.
“Di atas kertas apapun, perjanjian politik itu adalah tulisan yang dengan mudah dihapus oleh timbangan kekuatan nanti,” ujar Rocky, dikutip Suara Liberte dari kanal YouTube pribadi pada Selasa (13/6/2023).
Ahli ilmu filsafat ini kemudian mensimulasikan situasi di mana Ganjar mampu mengatasai tekanan dari internal PDIP lalu mampu membatalkan perjanjian Batu Tulis yang disepakati saat pencalonan.
“Bayangkan misalnya kalau Ganjar jadi presiden dan ternyata dia mampu untuk mengatasi tekanan dari internal PDIP lalu dia bilang ‘iya pernah buat perjanjian di Batu Tulis tapi kan tulisannya sudah saya hapus’,” ujar Rocky.
Pasalnya, PDIP juga pernah ‘menghapus’ perjanjian politiknya dengan Prabowo Subianto. “Ini juga mengingatkan kita perjanjian dengan ibu Mega dan Pak Prabowo juga nggak efektif. Nggak ada yang dijalankan itu,” pungkas Rocky.
TERPOPULER
