REGIONAL:
Pegiat media sosial Jhon Sitorus mengomentari perihal isu kontrak politik PDI Perjuangan (PDIP) di balik pencalonan Ganjar Pranowo yang dibongkar oleh Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando.
Menanggapi isu tersebut, Ganjar mengatakan bahwa pembentukan kabinet atau menteri-menteri merupakan hak prerogatif presiden dan tidak boleh dicampuri bahkan oleh partai pengusung sekalipun.
“Kabinet ya ditentukan oleh Presiden, wong prerogatif kok!” kata Ganjar dalam keterangan yang diterima Okezone.com, Selasa (13/6/2023).
Membalas komentar tersebut, Jhon menilai jawaban Ganjar sudah singkat, jelas, dan padat bahwa pembentkan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih.
“Singkat, JELAS dan PADAT. Pak Ganjar menegaskan bahwa Kabinet itu HAK PREROGRATIF presiden, bukan Partai,” ujar Jhon, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @Miduk17 pada Selasa (13/6/2023).
Lebih lanjut, Jhon meminta agar tidak membuat isu murahan yang mendiskreditkan figure tegas dan amanah seperti Gubernur Jawa Tengah itu.
“Jangan sekali2 membuat ISU MURAHAN yang mendiskreditkan figur yang TEGAS dan AMANAH seperti Ganjar Pranowo,” ujar Jhon.
Pendukung Ganjar Pranowo ini menyarankan Ade untuk menyelesaikan masalah partai hanya antara partai politik terkait. “Jika ada masalah antar partai, selesaikan dengan cara kepertaian,” sambung Jhon.
Sebelumnya, Ade Armando mengungkit perihal rumor adanya kontrak politik PDIP di balik pencalonan Ganjar. Salah satu poinnya yaitu PDIP mengatur posisi menteri seandainya Ganjar terpilih jadi presiden 2024.
"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," kata Ade dalam cuitannya.
TERPOPULER
