REGIONAL:
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman, mengomentari perihal informasi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menjadi calon tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan informasi yang didapat CNN Indonesia dari sumber internal KPK pada Rabu (14/6/2023), kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian disetujui naik status ke penyidikan.
"Bahwa perkara dugaan TPK (tindak pidana korupsi) berupa penerimaan hadiah/janji/sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di lingkungan Kementerian Pertanian Th 2019-2023 (spnn.lidik-05/Lid.01.00/01/01/2023 tanggal 16 Januari 2023) disetujui untuk naik ke penyidikan dengan calon tersangka SYL (menteri Pertanian RI tahun 2019 s/d 2024)," tulis informasi tersebut.
Dalam informasi itu disebutkan bahwa SYL (Syahrul Yasin Limpo) selaku Menteri Pertanian 2019-2024 bersama-sama dengan KSD (Sekjen Kementerian Pertanian 2021 s/d sekarang) dan HTA (Direktur Pupuk Pestisida 2020-2022/Direktur Alat Mesin Pertanian tahun 2023) telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi (TPK).
Ketiganya diduga melanggar Pasal 12E dan atau Pasal 12B UU No. 20/2001 tentang Perubahan atas UU 31/1999 dan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU juncto Pasal 56 dan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Menanggapi hal tersebut, Benny mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Ia mendukung KPK jika niatnya benar-benar untuk memberantas korupsi.
“Apa betul berita ini? Luar biasa KPK. Jika niatnya memang benar2 utk berantas korupsi, kita dukung penuh langkah KPK,” ujar Benny, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @BennyHarmanID pada Kamis (15/6/2023).
Tetapi elit Partai Demokrati itu mengaku heran lantaran hanya dari kubu oposisi yang dicari dan dikejar sehingga terkesan tebang pilih.
“Namun KPK dlm memberantas korupsi harus akuntabel, tidak diskriminatif, tidak tebang pilih. Jangan terus dari kubu oposisi yg dicari dn dikejar,” ujar Benny.
TERPOPULER
