REGIONAL:
Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah temuan permasalahan dalam proses persiapan pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN Nusantara, Kalimantan Timur.
Hal tersebut ditanggapi Gigin Praginanto melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Gigin Praginanto menyinggung bahwa terkait proyek IKN, padahal sudah sebegitu besar promosinya.
Ia juga menyinggung soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sampai menawark an warga Singapura untuk tinggal di IKN Nusantara.
"Padahal sudah gembar-gembor tentang kehebatan proyek raksasa ini, sampai mengajak orang Singapura hijrah ke IKN," ujar Gigin Praginanto dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @giginpraginanto, Rabu (21/6).
Sementara itu, dikutip dari Democrazy, termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022 yang diserahkan BPK ke DPR, Selasa (20/6/2023), ada tiga permasalahan yang ditemukan BPK dalam proses persiapan itu.
Associate Profesor Nanyang Technological University Singapura Sulfikar Amir mengatakan pemindahan ibu kota negara atau IKN, tidak serta merta akan menyelesaikan masalah di Jakarta.
"Justru akan meninggalkan permasalahan besar," kata Sulfikar dalam diskusi virtual Kamis, 3 Maret 2022.
Menurutnya, ketika pemerintah sudah mengetahui permasalahan di Jakarta, harusnya dibenahi terlebih dahulu. Namun jika pemerintah justru memindahkan ibu kota, maka masalah di Jakarta tidak bisa terselesaikan secara lebih matang.
Dia mengatakan permasalahan di Jakarta bersifat lokalistik, di mana permasalahan ini berakar pada infrastruktur urban di Jakarta, bukan karena ibu kota berada di Jakarta.
Menurutnya, kalau dilihat kontribusi dari gedung-gedung dan segala aktifitas pemerintahan nasional di Jakarta itu, kontribusinya terhadap permasalahan urban di Jakarta di bawah 10 persen. Permasalahan itu, seperti kontribusi terhadap banjir, kemacetan, dan sebagainya.
"Artinya, sebenarnya aktifitas pemerintah pusat di Jakarta itu bukanlah sumber masalah dari permasalahan yang dihadapi oleh Jakarta," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sendiri telah membuka alasannya mengapa dirinya berani mengambil langkah untuk menghadirkan pembangunan dari Ibu Kota Nusantara (IKN)
Dirinya mengungkapkan bahwa alasan utama dari ambisi tersebut adalah pemerataan baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan.
"Semuanya ada di Jawa, 58 persen (PDB ekonomi), dan 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan tidak Jawasentris tapi Indonesiasentris," ujarnya, Rabu (22/2/2023).
TERPOPULER
