"Ekspansi sang Anak dan Menantu di sektor bisnis dan politik meruntuhkan janji kampanye tersebut. Jokowi justru menjadi contoh terdepan bagaimana korupsi disuburkan, kolusi dengan oligarki dibiarkan, dan nepotisme dikembangbiakkan," tutur Denny.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pakar Hukum Tata Negara ini mengatakan Jokowi seharusnya cawe-cawe.
Cawe-cawe tersebut antara lain cawe-cawe menolak RUU pelemahan KPK, mempercepat pembahasan RUU perampasan aset, tidak membiarkan KSP Moeldoko membegal Partai Demokrat.
Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai seharusnya cawe-cawe dengan melarang anaknya menerima modal bisnis dari para oligarki bermasalah serta berhenti cawe-cawe memaksakan hanya dua calon presiden di Pilpres 2024.
"Presiden Jokowi cawe-cawe di Pilpres 2024 untuk kepentingan bangsa dan negara, atau untuk kepentingan dinasti politik dan bisnis koruptif keluarganya?," pungkasnya.
