Loyalis Anies Baswedan, Bachrum Achmadi, menyoroti usulan Sekretaris fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo untuk melakukan audit terhadap Jakarta International Stadium (JIS).
Rio menilai hal tersebut perlu dilakukan lantaran JIS yang belakangan berpolemik usai diwacanakan akan dijadikan venue Piala Dunia U-17 2023.
"Konkretnya harus ada penanganan teknis secara mendasar, baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk sarana prasarana serta audit total dari aspek perencanaan maupun pembangunan JIS," kata Rio saat dihubungi Viva.co.id, Senin, 10 Juli 2023.
Dia menduga adanya malapraktik dalam perencanaan dan pembangunan JIS sehingga ditemukan banyak kekurangan dalam fasilitasnya.
"Ini menegaskan bahwa ada malapraktik dalam perencanaan dan pembangunan stadion JIS. Tidak mengherankan jika banyak sekali kekurangan fasilitas stadion JIS dan jauh dari standar internasional sebagaimana mestinya," tambah Rio.
Menanggapi hal tersebut, Bachrum mengungkit perihal kerugian Sirkuit Mandalika akibat gelaran MotoGP dan World Superbike (WSBK)
“Padahal Sirkuit Mandalika wariskan utang triliunan, rugi ratusan miliar karena gelaran MotoGP & WSBK,” ujar Bachrum, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @bachrum_achmadi pada Selasa (11/7/2023).
Namun, pegiat media sosial ini heran lantaran PDIP mengusulkan JIS diaudit total sementara hal serupa tidak mereka usulkan terkait Sirkuit Mandalika. “Tapi kenapa muncung kalean mingkem tidak usulkan audit total,” ujarnya.
Kerugian Sirkuit Mandalika diungkap oleh juragan Holding BUMN pariwisata InJourney. InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menanggung utang Rp4,6 triliun dari proyek Sirkuit Mandalika.
Baca Juga: Sambut Episode Akhir, Pemain Drama Korea Lies Hidden in My Garden Ucap Salam Perpisahan
Direktur Utama (Dirut) InJourney, Dony Oskaria, menjelaskan bahwa utang tersebut terbagi dalam dua term pembayaran yaitu jangka pendek (short term) dan jangka panjang (long term) dengan masing-masing nilainya yaitu Rp1,2 triliun dan 3,4 triliun.
Saat RDP dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6/2023), Dony mengatakan dirinya kesulitan untuk membayar utang jangka pendek.
Oleh sebab itu, rencananya pembayaran utang sekitar Rp 1,2 triliun tersebut akan ditopang dari dana PMN sebesar Rp 1,05 triliun, sementara sisanya sekitar Rp 250 miliar akan ditanggung perusahaan melalui aksi korporasi. "Jadi (PMN Rp 1,05 triliun) ini pun tidak menutupi dari total short term liabilities yang dimiliki di Mandalika," imbuhnya.
