Peluang Cuan, Jubir Partai Garuda Tantang Masyarakat Tunjukkan Bukti Disalahgunakannya Kekuasaan oleh Jokowi

Juru Bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi kembali mematik kontroversi lewat cuitannya dalam media sosial. Kali ini terjadi ketika dirinya menanggapi sebuah cuitan soal Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Orang nomor satu dalam pemerintahan tersebut dituduh melakukan praktik dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia. Hal ini rupanya tidak diterima begitu saja oleh Teddy.

Politikus tersebut menantang balik masyarakat yang menyuarakan hal tersebut untuk memberikan bukti konkret akan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

"Sebutkan.. jika terbukti Jokowi melakukan KKN, kirimkan nomer rekening bank anda, saya transfer sejumlah uang sebagai hadiah," tegasnya lewat akun @TeddGus, dikutip Rabu (12/7).

Sontak hal ini viral dalam media sosial, banyak netizen yang memberikan pendapatnya hingga mengkritik balik langkah dari Teddy.

"KKN tak hanya soal duit ... Tapi "trading of influence " itu juga sebaiknya dihindari . Presiden harus memberikan contoh, ga hanya berlindung dibalik regulasi meski mengizinkan," balas dari @dody_fm

"Yang pasti dulu,, nepotisme adalah bagian dari KKN.. yang jadi walikota solo sama walikota medan kira2 karena kapasitas atau karena jokowi presiden?," cuit dari @alfinbakar007

"Keluarganya yang sekarang menjabat semuanya bukan melalui  tunjuk langsung Lo .... Mereka melalui pemilihan di wilayahnya masing masing lo," ungkap dari @Andhi_DAY

Isu penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden saat ini sendiri bukanlah hal yang baru diperbincangkan. Masalah tersebut sering muncul namun terbantahkan dan redam dengan sendiri. Banyak yang meyakini bahwa hal itu tak mungkin dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi misalnya, ia optimistis tak akan ada masalah terkait dengan abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

"Saya meyakini Pak Presiden Jokowi tidak akan melakukan abuse of power atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara atau menggerakkan institusi negara untuk tujuan politik," ujar Viva, Rabu (31/5).