Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini mengkritisi data Badan Pusat Statistik (BPS) soal data kesenjangan sosial yang terjadi di lapangan.
Didik menguraikan sejumlah perbedaan terkait data yang dipakai para akademisi atau peneliti dengan data yang dihimpun oleh BPS. Salah satunya para periset melihat dari jumlah pendapatan sedangkan BPS dari pengeluaran masyarakat.
Dalam paparannya di acara seminar daring bertema “Kesenjangan Kaya-Miskin Semakin Melebar" Evaluasi Kebijakan dan Pekerjaan Rumah Bagi Capres 2024, ia menemukan di bidang perbankan, adanya distribusi kepemilikan aset, baik itu tanah maupun deposito.
Maka ditemukan data kesenjangan yang sangat tinggi, hingga 0,7 persen. Atas dasar itu, Didik melihat data yang diurai BPS tidak memiliki makna sama sekali.
“Itu sebenarnya tidak punya makna banyak, ya itu main-mainan penelitian saja, untuk mengukur satu kebijakan yang secara politik dan ekonomi perlu diselesaikan, itu tidak bisa,” kata Didik.
Ia menilai, akurasi data di BPS perlu dipertanyakan lantaran memiliki ketimpangan yang sangat tinggi. Sebab itulah, Didik menyarankan agar masyarakat tidak mengacu pada data BPS.
“Tetapi tetap selalu dipakai data akademik sehingga saya mau menganjurkan ketimpangan giniratio yang dibikin BPS itu enggak perlu kalau perlu dibuang saja,” ujarnya.
“Secara politik ekonomi untuk kebijakan itu dibuang. Sudah saatnya data yang sudah setengah abad itu perlu dibuang,” pungkas Didik.
