Minim Tenaga Pengajar Jadi Persoalan Pendidikan di Daerah Tertinggal

Suara.com - Kesetaraan pendidikan merupakan salah satu persoalan utama daerah tertinggal yang paling kompleks dan begitu terlihat jelas. Beberapa faktor utamanya adalah mutu pelayanan pendidikan yang rendah, tingginya angka putus sekolah, sarana prasarana yang belum memadai, dan minim tenaga pengajar. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap sumber daya manusia di daerah tersebut.

"Persoalan pendidikan di daerah tertinggal tidak hanya terkait aksesibilitas dan minimnya sarana prasarana, namun juga rendahnya ketersediaan tenaga pendidik. Selama ini, sebaran tenaga pengajar di daerah tertinggal lebih banyak ada di ibukota kabupaten. Belum lagi masalah kualitas belajar mengajar yang juga perlu diperbaiki," kata Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Samsul Widodo.

Ia melanjutkan, salah satu upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal harus dilakukan dengan cara tidak biasa, salah satunya dengan melakukan pendekatan teknologi.

Untuk itu, Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal bekerja sama dengan Zenius Education berniat meningkatkan kualitas pendidikan daerah tertinggal, melalui inovasi dan teknologi teranyar.

Secara teknis, Zenius Education akan mendukung lewat pengembangan platform Zenius Prestasi, sebuah teknologi O2O (Online to Offline), di mana hasil belajar dalam kondisi tanpa internet tetap bisa disinkronisasi ketika mendapatkan koneksi internet.

Lewat fitur video belajar yang lengkap, program ini diharapkan dapat membantu siswa untuk belajar dan membantu daerah yang memiliki keterbatasan jumlah guru untuk memantau perkembangan belajar siswa.

"Ini platform digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan mempermudah kinerja guru. Program ini menyediakan konten belajar yang melengkapi pelajaran yang diberikan di sekolah, membantu menyederhanakan proses ujian, dan mengurangi beban tugas-tugas administratif guru, sehingga para guru dapat fokus untuk melatih dan mengedukasi siswa," ujar President Zenius Education, Wisnu Subekti.

Proyek rintisan tersebut dimulai di Kabupaten Sambas, salah satu daerah tertinggal yang terletak di wilayah provinsi Kalimantan Barat.

Kabupaten Sambas sendiri merupakan daerah tertinggal yang berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia, kawasan transmigrasi, rawan bencana tinggi, yang masuk dalam kriteria daerah 3T atau Terluar, Terpencil, dan Tertinggal.

Tercatat ada 15 sekolah di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, yang menjadi tujuan implementasi kerjasama tersebut, di mana sekolah akan mendapatkan workshop dan pelatihan mengenai HOTS, literasi digital, dan cara menggunakan alat dari program tersebut.

"Melalui kerja sama ini, kami harap dapat diadopsi lebih luas lagi demi meningkatnya produktivitas dan kualitas mengajar guru, tidak hanya di daerah tertinggal tetapi juga di kota-kota besar," tutup Wisnu.