Riwayat Karier Enny Nurbaningsih, Hakim MK Diejek Aneh Oleh Hotman Paris

Suara.com - Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi salah satu sosok yang menuai sorotan Hotman Paris. Pengacara kondang itu mengaku sudah lama menaruh curiga dengan Enny Nurbaningsih yang akan memberikan dissenting opinion.

Hotman Paris blak-blakan menyebut bahwa pendapat Enny Nurbaningsih dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 tak masuk di akal. Misalnya saja ketika hakim konstitusi tersebut menyinggung terkait dengan masalah bantuan sosial (bansos).

"Saya selalu bisik-bisik kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 01 dan 03 langsung dicecar, kalau itu merugikan 02. Saya dari awal sudah mengatakan pasti nanti akan dissenting, yaitu Prof Enny Nurbaningsih dan Saldi Isra," kata Hotman.

"Yang aneh lagi pendapatnya Prof Enny adalah dia mengatakan dia tidak melihat bansos itu di APBN. Ini benar-benar aneh banget. Itu orang benar-benar aneh banget. Ya benar loh dia bilang begitu tadi," imbuhnya.

Disebut aneh oleh pengacara kondang bernama lengkap Hotman Paris Hutapea tersebut, menarik untuk diketahui mengenai riwayat karier Enny Nurbaningsih yang rupanya begitu mentereng.

Riwayat Karier Enny Nurbaningsih

Enny Nurbaningsih merupakan hakim konstitusi perempuan di Indonesia sejak 13 Agustus 2018, menggantikan Maria Farida Indrati. Ia lahir di Pangkalpinang pada 27 Juni 1962, sehingga usianya kini sudah genap 61 tahun.

Sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih pernah menjadi Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Gajah Mada (UGM).

Jauh sebelumnya, salah satu srikandi hukum di Indonesia ini juga sempat mendirikan organisasi bernama Parliament Watch bersama dengan Mahfud MD.  Lalu, pernahpula menjadi staf ahli penataan regulasi  di Indonesia.

Di balik karier cemerlangnya di dunia hukum, hakim konsitusi yang kini memiliki kekayaan kurang lebih sebesar Rp9,75 miliar ini juga memiliki riwayat pendidikan yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Ia merupakan lulusan S1 Fakultas Hukum UGM (1981). Lalu, S2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995). Serta, S3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005).