Infografis
"Gus Dur memilih mengambil uang dari pada rumah. Pak Hamzah Haz sudah mengambil rumah," kata Hatta Rajasa, Mensesneg saat itu, di Istana Negara, Jakarta, 15 April 2008.
Aturan Pemberian Rumah Pensiun untuk Mantan Presiden
Aturan hak pemberian rumah itu mulanya lahir pada masa pemerintahan Soeharto yakni UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
UU itu disempurnakan dalam Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 tentang Pengadaan Rumah bagi Mantan Presiden dan atau Mantan Wakil Presiden RI dan diubah lagi ke Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2007.
Aturan tersebut kembali diganti dalam Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014. Perubahan ini sekaligus memperjelas pengaturannya yang ada di Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Penggantian itu adalah penyempurnaan dari undang-undang atau peraturan sebelumnya yang dinilai masih belum rinci. Namun, secara garis besar, hak rumah diperuntukkan bagi mantan presiden dan wakil presiden.
Tepatnya yang telah menyelesaikan masa jabatannya atau berhenti secara hormat. Pemberian hak berupa rumah tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk penghormatan atau balas jasa dari negara untuk para pemimpin.
Tak hanya itu, ada hak-hak lain yang juga diberikan negara kepada mantan presiden dan wakilnya. Mulai dari pemberian fasiltas kendaraan pribadi beserta sopir serta tunjangan perawatan rumah dan kesehatan.
Mantan presiden RI yang menolak rumah pensiun itu ternyata bukan hanya Gus Dur. Ada pula presiden ke-2, Soeharto yang meminta sebuah rumah dengan lokasi di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.
Eks Mensesneg Yusril Ihza Mahendra menceritakan Soeharto ingin menggunakan rumah tersebut untuk membangun rumah sakit. Tempat ini merupakan impian Siti Hartinah (Tien Soeharto), mendiang istrinya.
