Suara.com - Aksi pembongkaran sejumlah tempat wisata yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi rupanya mendapatkan kritik keras dari Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana.
Menpar Widiyanti mengatakan jika pembongkaran tempat wisata seharusnya tidak boleh dilakukan secara sepihak, apalagi jika tempat usaha tersebut memiliki legalitas yang sah.
Kritik keras tersebut disampaikan langsung oleh Menpar Widiyanti dalam jumpa pers Bulanan yang dilakukan di Gedung Sapta Pesona.
"Menurut pandangan kami pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak, terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah insiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia," ujar Widiyanti.
Widiyanti juga mengungkapkan jika Kementerian Pariwisata merasa prihatin dengan apa yang dillakukan oleh Dedi Mulyadi saat ini.
Disisi lain, Dedi Mulyadi mengatakan jika dirinya tidak akan menghentikan aksinya dalam menertibkan tempat wisata yang berpotensi merusak lingkungan.
Dari aksi saling kritik tersebut, timbul sebuah pertanyaan di benak warganet mengenai berapa banyak kekayaan dari Widiyanti dan Dedi Mulyadi.
Mengingat keduanya, sama-sama merupakan orang yang sudah lama berkecimpung di dunia politk dan cukup lama menjabat di pemerintahan.
Lantas, seperti apa beda kekayaan Menpar Widiyanti dan Dedi Mulyadi?
Kekayaan Menpar Widiyanti
Setiap pejabat negara, wajib melaporkan harta kekayaannya terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, begitu pula yang sudah dilakukan oleh Menpar Widiyanti.
Sebelum menjabat sebagai Menteri Pariwisata, Widiyanti diketahui memiliki perusahaan dan menjabat posisi yang strategis.
Pada 2021 hingga 2024 ia menjabat sebagai Komisaris PT Teladan Prima Agro Tbk (TPA), lalu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Yayasan Jantung Indonesia periode 2018-2024.
Ia juga pernah memegang jabatan sebagai Ketua Yayasan Teladan Utama dan Dewan Pengawas Yayasan Kawula Madani.
Menpar Widiyanti telah melaporkan harta kekayaannya. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), ia tercatat memiliki harta kekayaan mencapat Rp5.435.833.014.169 atau Rp5,4 triliun.
TERPOPULER
