- Anggota DPR RI mengkriitik seleksi LPDP karena dinilai terlalu rumit, kurang transparan, dan tidak memprioritaskan masyarakat miskin.
- Persyaratan beasiswa dianggap berbelit dan data penerima kurang terbuka, sehingga menimbulkan kesan eksklusif.
- DPR mendorong LPDP menyederhanakan proses seleksi, meningkatkan transparansi, berpihak pada warga tidak mampu
Suara.com - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) selama ini dikenal sebagai salah satu program beasiswa paling bergengsi di Indonesia. Ribuan mahasiswa berprestasi dari dalam maupun luar negeri bersaing ketat untuk mendapatkan beasiswa ini.
Namun, di balik citranya sebagai penyedia kesempatan emas bagi anak bangsa, LPDP tak luput dari kritik, termasuk dari anggota DPR RI Primus Yustisio.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi XI DPR dengan eselon I Kementerian Keuangan, Kamis (11/9/2025), ia menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya perlu segera dibenahi agar beasiswa LPDP benar-benar tepat sasaran.
Lalu, apa saja kritik yang disampaikan Primus? Simak inilah selengkapnya.
1. Seleksi LPDP Dinilai Terlalu Rumit dan Harus Disederhanakan
Primus menilai bahwa proses seleksi LPDP yang ada saat ini terlalu berlapis dan menyulitkan banyak calon pendaftar.
Menurutnya, LPDP seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek akademik atau administratif semata, tetapi juga membuka akses lebih luas bagi masyarakat dengan latar belakang ekonomi lemah.
Ia mendorong agar seleksi dirancang lebih sederhana tanpa mengurangi kualitas penerima. Dengan begitu, beasiswa tidak hanya bisa diraih oleh mereka yang sudah memiliki akses dan fasilitas memadai, tetapi juga oleh anak-anak muda dari daerah yang berpotensi besar namun terbatas secara ekonomi.
2. Persyaratan Dinilai Berbelit dan Kurang Terbuka
Selain seleksi yang rumit, Primus juga menyoroti persyaratan pendaftaran LPDP yang dianggap terlalu banyak dan kadang tidak jelas. Beberapa calon pendaftar merasa bingung karena kriteria yang berubah-ubah, ditambah dengan proses administrasi yang panjang.
Hal ini menurutnya bisa menimbulkan kesan eksklusif, seolah LPDP hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu.
Kritik ini berangkat dari harapan agar beasiswa tersebut bisa menjadi instrumen pemerataan pendidikan, bukan sekadar kompetisi yang menyulitkan bagi masyarakat menengah ke bawah.
3. Transparansi Data Penerima Dipertanyakan
Isu lain yang diangkat Primus adalah kurangnya keterbukaan dalam publikasi data penerima beasiswa. Ia menilai masyarakat seharusnya bisa mengakses data secara terbuka mengenai siapa saja yang mendapatkan beasiswa, dari latar belakang mana, serta jurusan apa yang diambil.
Keterbukaan data ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan bahwa dana negara yang jumlahnya sangat besar benar-benar digunakan untuk tujuan yang tepat.
TERPOPULER
