Suara.com - Status pengakuan terhadap negara Palestina terus berkembang. Sejak proklamasi kemerdekaan Palestina pada 1988, puluhan negara telah memberikan pengakuan diplomatik.
Pada 2024–2025 terjadi gelombang pengakuan baru dari negara-negara Eropa dan Persemakmuran yang membuat daftar pengakuan berubah dinamis.
Daftar Negara yang Sudah Mengakui Palestina
Pengakuan pertama dan paling masif terjadi pada tahun 1988, tak lama setelah proklamasi kemerdekaan. Dalam gelombang ini, negara-negara dari Asia dan Afrika memimpin, diikuti oleh beberapa negara di Amerika Latin dan Eropa Timur.
Asia dan Timur Tengah: Negara-negara Liga Arab menjadi yang pertama memberikan pengakuan, seperti Aljazair, Bahrain, Indonesia, Irak, Kuwait, Libya, Maroko, Mauritania, Somalia, Tunisia, Yaman, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab.
Eropa dan Asia Tengah: Turki, Rusia (sebagai Uni Soviet), Belarus, Ukraina, Tiongkok, Ceko, Slowakia, dan Rumania juga memberikan pengakuan pada tahun ini.
Amerika Latin: Kuba dan Nikaragua menjadi pelopor pengakuan dari benua ini.
Sebelum gelombang 2024–2025, sekitar lebih dari 130 negara telah mengakui Palestina sejak 1988.
Pada 2024–2025 sejumlah negara Eropa dan negara lain mengumumkan pengakuan resmi atau niat pengakuan, menambah total negara yang mengakui secara de facto atau de jure.
Baca Juga: Bersiap Tembus Blokade Gaza, Wanda Hamidah Beri Pesan Keras untuk Pemerintah Indonesia
Berdasarkan berbagai laporan menyebut total pengakuan Palestina mencapai 152 negara setelah gelombang pengakuan 2024–2025.
Negara-negara tersebut adalah:
Beberapa Negara Terbaru yang Mengakui Palestina:
- Inggris, Kanada, Australia pengumuman koordinasi pengakuan pada 21 September 2025 menjadi momen diplomatik signifikan. Pengakuan ini memicu reaksi keras dari Israel.
- Prancis, Spanyol, Portugal, dan beberapa negara Eropa pada 2024–2025 beberapa negara Eropa menyatakan pengakuan atau niat kuat untuk mengakui Palestina, menandakan pergeseran sikap di Eropa Barat.
Krisis kemanusiaan Gaza dan tekanan publik di negara-negara demokrasi mendorong pemerintah untuk mengambil sikap yang dianggap akan menghidupkan prospek solusi dua negara.
Selain itu, ada pertimbangan diplomatik, di mana pengakuan bersifat simbolis namun dapat memengaruhi posisi negosiasi internasional dan hak Palestina di forum internasional.
Pengakuan negara bersifat dinamis. Untuk daftar resmi dan update, sumber yang sering dijadikan rujukan adalah catatan Kementerian Luar Negeri tiap negara, laporan PBB, serta pemantauan media internasional seperti Reuters, AP, dan media besar lainnya. Laporan ringkasan media nasional juga merangkum perubahan penting.
Hingga paruh akhir 2025, gelombang pengakuan terhadap Palestina meningkat dengan beberapa negara Barat bergabung dalam daftar.
Kontributor : Rishna Maulina Pratama
