Kenapa Ida Hamidah Dicopot Dedi Mulyadi? Ini Kronologi Kasus Samsat Soekarno-Hatta

Suara.com - Nama  Kepala Samsat Soekarno-Hatta Bandung Ida Hamidah mendadak ramai diperbincangkan publik setelah kebijakan penonaktifannya dari jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Keputusan ini tak lepas dari sorotan tajam Dedi Mulyadi atau KDM, yang dikenal vokal dalam mengawal pelayanan publik khususnya terkait pajak kendaraan bermotor.

Pencopotan Ida Hamidah tersebut diambil sebagai sanksi tegas atas keluhan warga terkait pelayanan pajak kendaraan bermotor yang dinilai masih memberatkan masyarakat. Lantas bagaimana sebenarnya kronologi Ida Hamidah dicopot Dedi Mulyadi? Bagaimana rekam jejaknya sebelum dicopot? Simak penjelasan berikut ini.

Kronologi Pencopotan Ida Hamidah

Kasus ini bermula dari keluhan masyarakat yang viral di media sosial. Seorang warga mengaku tidak bisa membayar pajak kendaraan di Samsat Soekarno-Hatta Bandung karena tidak membawa KTP pemilik pertama. Padahal, kebijakan terbaru dari Pemprov Jawa Barat sudah menghapus syarat tersebut demi mempermudah proses administrasi.

Pada 2021, Dedi Mulyadi sempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Samsat Soekarno-Hatta. Sidak tersebut dilakukan setelah banyak laporan masyarakat terkait pelayanan yang dinilai berbelit dan tidak transparan.

Di lapangan, Dedi menemukan adanya ketidaksesuaian antara prosedur resmi dan praktik yang dijalankan. Warga mengeluhkan proses yang rumit, bahkan terindikasi membuka celah praktik percaloan. Dalam momen yang terekam dan viral, Dedi secara langsung menegur Ida Hamidah selaku pimpinan saat itu karena dianggap kurang mengawasi sistem pelayanan.

Sejak saat itu, nama Ida Hamidah mulai dikenal publik. Meski sempat meredup, isu serupa kembali mencuat pada April 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA yang menghapus kewajiban membawa KTP pemilik pertama kendaraan.

Namun, di lapangan aturan tersebut belum dijalankan secara optimal. Aduan masyarakat kembali bermunculan hingga akhirnya memicu tindakan cepat dari Dedi Mulyadi.

Pada Senin, 6 April 2026, Dedi Mulyadi resmi menonaktifkan sementara Ida Hamidah dari jabatannya sebagai Kepala P3DW Bandung III atau Samsat Soekarno-Hatta. Keputusan ini diambil sebagai langkah evaluasi sekaligus bentuk respons terhadap keresahan publik.

Alasan di Balik Penonaktifan Ida Hamidah

Ada beberapa faktor utama yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Pertama, lemahnya pengawasan internal sehingga masih terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan praktik di lapangan. Kedua, sistem pelayanan dinilai belum sepenuhnya siap mengikuti kebijakan baru, sehingga memicu kebingungan di kalangan petugas maupun masyarakat.

Selain itu, respons terhadap keluhan publik juga dianggap kurang cepat. Dalam konteks pelayanan publik, hal ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dedi Mulyadi sendiri menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar sanksi, melainkan bagian dari upaya pembenahan menyeluruh. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang aktif melaporkan kendala pelayanan, sehingga bisa segera ditindaklanjuti.

Pasca penonaktifan Ida Hamidah, Samsat Soekarno-Hatta mulai melakukan berbagai perbaikan. Salah satunya adalah mempercepat digitalisasi layanan untuk meminimalisir interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan pungutan liar.

Selain itu, alur birokrasi juga ditata ulang agar lebih sederhana dan transparan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

Tak hanya itu, Inspektorat bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat kini tengah melakukan investigasi lebih lanjut guna mengungkap akar permasalahan secara menyeluruh.

Rekam Jejak Ida Hamidah

Terlepas dari kasus yang menimpanya, Ida Hamidah bukan sosok baru di dunia birokrasi. Ia memiliki pengalaman panjang di bidang pengelolaan pendapatan daerah.

Sebelumnya, Ida pernah menjabat sebagai Kepala P3DW Kabupaten Karawang pada 2018. Dalam perjalanannya, ia dikenal aktif melakukan inovasi pelayanan, termasuk sosialisasi program pajak dan pendekatan langsung ke perusahaan pemilik kendaraan.

Prestasinya pun sempat diakui. Pada 2024, Ida meraih penghargaan sebagai Pegawai Berkinerja Terbaik di lingkungan Bapenda Jawa Barat untuk kategori jabatan administrator.

Namun, kasus di Samsat Soekarno-Hatta menjadi catatan penting dalam karier Ida Hamidah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sektor pelayanan publik, konsistensi implementasi kebijakan di lapangan menjadi kunci utama.

Kontributor : Trias Rohmadoni