Daftar Kepala Daerah Kena OTT KPK di 2026, Terbaru Bupati Tulungagung

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus 'bersih-bersih' di berbagai instansi negara, terbukti dari deretan pejabat yang kena operasi tangkap tangan atau OTT pada tahun 2026.

Adapun hingga April 2026 ini saja, ada sederet nama yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Tak sedikit juga dari mereka sudah berbalut rompi oranye KPK dan tengah diamankan menunggu kasus bergulir.

Terbaru, ada satu nama baru yakni Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang diamankan. Ia menambah daftar panjang pejabat yang kena jaring dari KPK di tahun ini.

Lantas, siapa saja selain Gatut yang ikut terjaring KPK? 

Maidi (Wali Kota Madiun)

Maidi terjaring operasi terkait penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta suap sejumlah proyek di Kota Madiun.

Ia diduga menerima commitment fee dari pihak swasta untuk memuluskan akses bisnis.

Adapun dalam operasi ini, KPK mengamankan total 15 orang, termasuk aparatur sipil negara dan pihak rekanan swasta.

Sudewo (Bupati Pati)

Sudewo diduga terlibat dalam praktik jual beli jabatan pada pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.

Bersama tim suksesnya, ia disinyalir meminta sejumlah uang dari para calon perangkat agar lolos seleksi.

KPK juga mengamankan beberapa Kepala Desa yang berperan sebagai perantara dalam pengumpulan uang dari para kandidat.

Fadia Arafiq (Bupati Pekalongan)

Fadia dijerat terkait konflik kepentingan dalam pengadaan jasa outsourcing dan tenaga alih daya di lingkungan Pemkab Pekalongan tahun anggaran 2023-2026.

Ia diduga sengaja mengatur proses lelang demi menguntungkan pihak tertentu yang memiliki hubungan kedekatan pribadi dengannya, yang melanggar ketentuan Pasal 12 huruf i UU Tipikor.

Muhammad Fikri Thobari (Bupati Rejang Lebong)

Fikri ditangkap terkait pengaturan pemenang lelang proyek di lingkungan Kabupaten Rejang Lebong.

Ia diduga menerima aliran dana dari pihak kontraktor sebagai imbalan atas jaminan paket pekerjaan.

KPK menetapkan lima orang tersangka yang terdiri dari dua pihak penerima dan tiga pihak pemberi suap.

Syamsul Auliya Rachman (Bupati Cilacap)

Syamsul diduga melakukan pemerasan terhadap pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap untuk mengumpulkan dana tunjangan hari raya bagi Forkopimda.

Target pengumpulan dana mencapai Rp750 juta.

Sebagian besar dana dialokasikan untuk kepentingan pribadi dan sisanya direncanakan untuk dibagikan sebagai uang saku hari raya kepada rekan sejawatnya.

Gatut Sunu Wibowo (Bupati Tulungagung)

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, pada April 2026 menjadi sorotan tajam.

KPK mengungkap adanya skema suap sistematis dalam proyek infrastruktur daerah.

Gatut diduga kuat menerima aliran dana berupa commitment fee dari pihak swasta guna memuluskan pemenangan lelang proyek pembangunan jalan dan jembatan di daerahnya.

“Bupati tiba di gedung KPK Merah Putih sekitar pukul 06.50 WIB, dan langsung dilakukan pemeriksaan intensif,” beber Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (11/4/2026).

Adapun proyek tersebut di bawah naungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung.

Tim penyidik KPK tidak hanya mengamankan sang bupati, tetapi juga menciduk sekitar 15 orang lainnya yang terdiri dari pejabat eselon, kepala dinas, serta pihak kontraktor.

Barang bukti yang disita meliputi sejumlah uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing, serta dokumen elektronik yang berisi catatan pembagian persentase jatah untuk oknum pejabat.

Penangkapan ini merupakan pengembangan dari laporan masyarakat mengenai adanya permintaan setoran rutin dari pemenang proyek kepada kepala daerah.

Gatut kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK untuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana ke pihak lain maupun dugaan tindak pidana pencucian uang.

Kontributor : Armand Ilham