Apakah BSU Bisa Daftar Sendiri? Begini Penjelasan Resmi dari Kemnaker

Suara.com - Bantuan Subsidi Upah (BSU) merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada pekerja atau buruh untuk membantu menjaga daya beli masyarakat.

Program ini memiliki ketentuan penerima dan mekanisme penyaluran yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Salah satu pertanyaan yang kerap muncul adalah apakah pekerja bisa mendaftarkan diri sendiri agar mendapatkan BSU 2026.

Hal ini penting diketahui karena tidak semua pekerja otomatis memenuhi syarat sebagai penerima bantuan tersebut.

Selain memenuhi kriteria yang ditentukan, calon penerima BSU juga harus masuk dalam data yang digunakan pemerintah untuk proses verifikasi.

Karena itu, pekerja perlu memahami bagaimana mekanisme penetapan penerima bantuan dan apakah ada proses pendaftaran mandiri.

Siapa saja yang berhak mendapatkan BSU 2026 dan apakah pekerja bisa mengajukan pendaftaran sendiri melalui BPJS Ketenagakerjaan?

Berikut penjelasannya berdasarkan aturan Kemnaker serta informasi yang disampaikan melalui kanal komunikasi resmi dan terkait BSU.

Siapa Saja yang Berhak Mendapat BSU 2026?

Ketentuan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 secara resmi diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.

Peraturan yang ditetapkan pada 28 Oktober 2026 tersebut memuat persyaratan pekerja atau buruh yang berhak memperoleh bantuan.

Berdasarkan Pasal 3 Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi calon penerima BSU, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga bulan Agustus 2026.
3. Menerima gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan. Ketentuan batas upah ini menyesuaikan upah minimum daerah bagi pekerja yang bekerja di wilayah dengan UMK atau UMP lebih tinggi dari Rp3,5 juta.
4. Selain itu, pemerintah mengecualikan aparatur sipil negara (ASN), prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari penerima BSU.

Adapun besaran upah yang menjadi acuan bukan sekadar jumlah gaji yang diterima pekerja saat ini.

Pasal 4 menjelaskan bahwa upah yang digunakan adalah upah terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan, yang terdiri atas upah pokok serta tunjangan tetap.

Untuk pekerja di daerah dengan UMK lebih dari Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Jika daerah tidak menetapkan UMK, pemerintah menggunakan UMP dengan mekanisme pembulatan yang sama.