- Pada Senin (16/11/2026), Raffi Ahmad mengklarifikasi polemik anggaran influencer Rp14,7 M.
- Dana tersebut berkaitan dengan kerja sama dengan KKP dan Kemenbud.
- Raffi Ahmad janji mengalihkan dana Rp15 miliar untuk korban bencana.
Suara.com - Polemik anggaran kerja sama jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang melibatkan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad akhirnya mendapat tanggapan langsung dari sang artis.
Raffi Ahmad menyampaikan klarifikasi, permohonan maaf, sekaligus komitmen untuk bertanggung jawab melalui sebuah video yang diunggah akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad dan@ raffinagita_1717 pada Senin (16/11/2026).
Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni tersebut memberikan penjelasan terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai anggaran jasa influencer dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) yang turut menyeret namanya.
Dalam pernyataannya, Raffi Ahmad juga mengungkapkan sejumlah langkah yang akan dilakukan untuk menanggapi polemik tentang endorsement tersebut. Berikut tujuh poin penting klarifikasinya.
1. Permohonan Maaf kepada Masyarakat

Raffi Ahmad mengawali klarifikasinya dengan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang berkembang.
Ia menegaskan, penjelasan tersebut bukan bertujuan membela diri, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada publik atas persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
2. Waktu Kerja Sama dengan Dua Kementerian
Dalam klarifikasinya, Raffi Ahmad menjelaskan perbedaan waktu pelaksanaan kerja sama dengan dua kementerian yang menjadi sorotan.
- Berapa Gaji Raffi Ahmad 1 Bulan?
Baca Juga
Menurutnya, proyek bersama Kemenbud berlangsung sebelum dirinya resmi menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Sementara itu, kerja sama dengan KKP berjalan ketika ia sudah mengemban tugas sebagai pejabat publik. Ia menyadari bahwa kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai etika dan kepatutan.
3. Alihkan Dana Rp15 Miliar untuk Bantuan Bencana
Salah satu hal yang disampaikan Raffi Ahmad adalah komitmennya mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat terdampak bencana.
Bersama rekan-rekannya di The Dudas Minus One, bantuan tersebut ditujukan bagi sejumlah wilayah, terutama Pidie Jaya dan Gayo Lues. Menurutnya, tak menutup kemungkinan bantuan tersebut sampai ke daerah lain yang membutuhkan.
Ia menjelaskan bahwa dana tersebut bersumber dari kekayaan pribadinya dan akumulasi honorarium rekan-rekannya dari proyek kerja sama dengan KKP.
"Dana bantuan ini berasal dari dana pribadi saya, dan semua honor yang diterima oleh sahabat saya Ariel, Gading, dan Desta dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan," ungkap Raffi.
4. Tidak Memotong Honor Kru dan Pekerja
Lebih lanjut, suami Nagita Slavina tersebut menegaskan bahwa alokasi dana bantuan tersebut tidak akan mengurangi hak para pekerja yang terlibat dalam proyek.
Ia menyebut, semua murni dari kantong pribadi dirinya dan ketiga rekannya di The Dudas Minus One.
"Perlu saya tekankan, dana ini tidak memotong honor yang diterima oleh teman-teman kru, para pekerja, UMKM lokal, dan kelompok masyarakat yang telah membantu kami dalam produksi konten serta pelaksanaan kegiatan selama kerja sama ini berlangsung," tukasnya.
5. Siap Menjalani Audit dan Pemeriksaan
Menanggapi kritik dan sorotan publik, Raffi Ahmad menyatakan kesiapannya mengikuti proses audit maupun evaluasi dari lembaga berwenang.
Ia menyebut Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pihak yang dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Lebih jauh, Raffi juga berkomitmen menindaklanjuti apabila ditemukan kekurangan dalam prosedur kerja sama.
"Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan," kata sang presenter.
6. Pernah Berkonsultasi dengan KPK soal Endorsement
Tak hanya soal audit, Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024.
Konsultasi tersebut berkaitan dengan kelanjutan aktivitasnya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan kerja sama komersial setelah mengemban tugas sebagai pejabat publik.
Menurut penuturannya, hasil konsultasi saat itu menyatakan aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Namun, Raffi Ahmad menyadari bahwa persoalan jabatan publik tidak hanya menyangkut aturan hukum, tetapi juga etika dan kepercayaan masyarakat.
7. Jadikan Polemik sebagai Pembelajaran
Di akhir klarifikasinya, Raffi Ahmad menyebut polemik tersebut sebagai pelajaran berharga agar dirinya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan kritik maupun saran.
"Saya menerima ini sebagai pembelajaran yang sangat-sangat berharga. Soal kritikan, saran, yang disampaikan dalam bentuk apapun adalah bagian dari demokrasi yang menjadi identitas untuk negara tercinta kita," pungkasnya.