- Pemerintah mengatur mekanisme penetapan upah minimum buruh melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
- Undang-undang tersebut membagi struktur upah minimum menjadi empat tingkatan utama, yaitu UMP, UMK, UMSP, dan UMSK.
- Gubernur berwenang menetapkan keempat jenis upah minimum tersebut dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sektor usaha, serta kebutuhan wilayah.
Suara.com - Mekanisme penetapan upah minimum buruh kini memiliki landasan hukum yang semakin jelas setelah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Terkait struktur upah minimum, Pasal 137 ayat (1) huruf a, b, c, dan d dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 membaginya ke dalam empat tingkatan utama, yaitu UMP, UMK, UMSP, dan UMSK.
Lantas, apa pengertian dan perbedaan keempat istilah tersebut? Berikut penjelasannya.
Upah Minimum Provinsi (UMP)
UMP adalah singkatan dari Upah Minimum Provinsi, yaitu standar upah minimum yang berlaku untuk seluruh wilayah dalam satu provinsi.
Penetapan UMP dilakukan oleh gubernur dan berlaku sebagai jaring pengaman untuk seluruh kabupaten/kota di dalam satu wilayah provinsi.
Besarannya dapat berbeda antara satu provinsi dan provinsi lainnya karena mempertimbangkan kondisi ekonomi serta kebutuhan hidup layak di masing-masing daerah.
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
Berbeda dengan UMP yang berlaku untuk satu provinsi, UMK ditetapkan untuk wilayah kabupaten atau kota tertentu.
Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026, gubernur dapat menetapkan UMK setelah UMP ditetapkan. Besaran UMK juga lebih tinggi dibandingkan UMP dan wajib menjadi acuan oleh perusahaan di wilayah tersebut jika sudah ditetapkan.
Artinya, pekerja yang bekerja di kabupaten atau kota dengan ketentuan UMK dapat mengacu pada standar upah minimum daerah tersebut, bukan hanya UMP provinsi.
Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)
UMSP adalah Upah Minimum Sektoral Provinsi, yaitu standar upah minimum yang berlaku untuk sektor usaha tertentu di tingkat provinsi.
Jenis upah ini mempertimbangkan karakteristik dan kondisi sektor pekerjaan yang bersangkutan (berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / KBLI). Nilai UMSP harus lebih tinggi dari UMP.
Penetapan UMSP menjadi kewajiban gubernur sesuai ketentuan Pasal 137 UU Nomor 27 Tahun 2026.