Tahun Depan, Perusahaan Wajib Setor Dana Cadangan Pesangon ke Lembaga Pemerintah! Danantara?

Suara.com - Pemerintah bersiap mengubah skema pengelolaan dana pesangon pekerja melalui kewajiban penyetoran Dana Cadangan Pesangon (DCP) secara terpusat mulai Oktober 2027. 

Ketentuan tersebut terungkap dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Bab XVI Pasal 253 yang dilihat Suara.com, Sabtu (14/11/2026).

Melalui aturan baru ini, perusahaan diwajibkan mengalihkan dana cadangan pesangon kepada lembaga khusus yang ditunjuk pemerintah, termasuk opsi pengelolaan melalui Danantara.

Konsekuensinya, perusahaan tidak lagi diperbolehkan mengelola dana cadangan pesangon melalui Dana Pensiun (Dapen) perusahaan maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Perubahan ini berpotensi mengganggu skema pengelolaan keuangan perusahaan yang selama ini telah berjalan.

Meski demikian besaran iuran, mekanisme penyetoran hingga tata cara pencairan dana masih menunggu aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen).

Padahal, perusahaan hanya memiliki waktu transisi hingga Oktober 2027 untuk melakukan pendataan pekerja, membenahi administrasi, serta memindahkan dana yang sebelumnya dikelola melalui Dapen atau DPLK.

Dalam aturan itu pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan DCP terancam sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha, bahkan berpotensi menghadapi sanksi pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Tak hanya itu beban dunia usaha juga bertambah seiring perubahan ketentuan pesangon dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Pemerintah menghapus pengali pesangon 0,5 kali dan menetapkan pengali minimal satu kali ketentuan berdasarkan masa kerja pekerja.

Artinya, kewajiban pesangon perusahaan berpotensi meningkat dibandingkan ketentuan sebelumnya. Selain itu, ruang perusahaan untuk melakukan PHK dengan alasan efisiensi juga semakin dibatasi.

Perusahaan wajib menyetor dana pesangon ke lembaga pemerintah mulai Oktober 2027.

Aturan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, khususnya Bab XVI Pasal 253.

Melalui aturan baru ini, perusahaan diwajibkan mengalihkan dana cadangan pesangon kepada lembaga khusus yang ditunjuk pemerintah.