Sekretaris Kabinet: Larangan Bukber Puasa Ditujukan untuk Pejabat Pemerintah Bukan Masyarakat Umum

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan arahan Presiden Joko Widodo terkait larangan buka puasa bersama di bulan Ramadan bukanlah untuk masyarakat umum, melainkan untuk pejabat pemerintah.

Sehingga kata Pramono Anung, masyarakat diperbolehkan untuk tetap menyelenggarakan buka puasa bersama di bulan Ramadan.

"Bahwa buka puasa itu arahan presiden hanya ditujukan kepada para Menko, para menteri kepala lembaga pemerintah. Hal ini tidak berlaku kepada masyarakat umum, dengan demikian masyakarat umum masih bisa menyelenggarakan bukber," ujar Pramono yang dikutip Mamagini dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/3/2023).

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan saat ini aparat sipil negara (ASN) masih menjadi sorotan tajam masyarakat. 

Karena itu Jokowi kata Pramono Anung meminta kepada pegawai pemerintah ASN untuk melakukan buka puasa dengan sederhana dan tak mengundang para pejabat.

"Saat ini aparat sipil negara (ASN) pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan sangat tajam dari masyrakat unutk itu presiden meminta kepada jajaran pemerintah ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup sederhana tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan bukber," papar dia.

Lebih lanjut, Pramono Anung pun menekankan adanya kesederhanan seperti yang dicontohkan Presiden Jokowi.

"Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu dicontohkan presiden itu acuan yang utama," katanya.

Larangan buka puasa bersama pejabat pemerintah, kepala daerah itu menuai kritikan sejumlah pihak lantaran dinilai tak tepat dan tak sesuai dengan tradisi keagamaan.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM), Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri dan Kepala Badan/Lembaga terkait terkait penyelenggaraan buka puasa bersama (bukber) selama bulan Ramadan 1444 Hijriah.

Arahan Jokowi tersebut tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 terkait penyelenggaraan buka puasa bersama.

Dalam surat tersebut ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung dengan tembusan yang ditujukan kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin.

Arahan tersebut berisikan tiga poin termasuk larangan untuk menggelar buka puasa bersama selama bulan Ramadan.

Poin pertama dalam arahan Jokowi tersebut yakni menekankan perlunya ke hati-hatian, lantaran penanganan Covid-19 masih dalam transisi menuju endemi.

"Penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian," isi poin satu dalam surat arahan tersebut yang dikutip Mamagini, Kamis (23/3/2023).

Selanjutnya poin kedua melarang digelarnya acara buka puasa bersama.

"Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan buka puasa bersama pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah agar ditiadakan," isi poin kedua.

Lalu di poin ketiga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menindaklanjuti arahan tersebut kepada kepala daerah.

"Menteri Dalam Negeri agar menindaklanjuti arahan tersebut di atas kepada para gubernur, bupati dan wali kota," isi poin ketiga.

Selain itu, dalam surat arahan tersebut juga meminta para menteri, kepala instansi, kepala lembaga serta kepala daerah untuk mematuhi arahan Presiden tersebut dan meneruskan kepada seluruh pegawai di instansi masing-masing.