Media sosial dihebohkan dengan viral anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun ada di sejumlah kementerian dan lembaga yan menguap tidak jelas entah ke mana.
Pernyataan anggaran kemiskinan ini terlontar dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas.
Dia mengungkapkan, sejumlah program penanganan kemiskinan tersebut tidak jelas penggunaannya dan hanya digunakan untuk rapat serta studi banding di hotel.
Maka dari itu anggaran tersebut tidak berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di Indonesia.
"Saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga, tapi ini tidak inline dengan target prioritas Pak Presiden karena K/L sibuk dengan urusan masing-masing," ujar Anas dalam acara sosialisasi di Hotel Grand Sahid Jaya pada Sabtu (28/1/2023) lalu, dikutip dari Suara.com.
Berikut fakta di balik viralnya anggaran kemiskinan Rp 500 triliun.
Anggaran kemiskinan digunakan untuk rapat
MenPAN RB Abdullah Azwar Anas menyatakan kalau anggaran pengentasan kemiskinan yang jumlahnya hingga Rp 500 triliun yang tidak jelas penggunaannya banyak dihabiskan pada akhir tahun.
Dia melanjutkan, anggaran itu nyatanya tidak digunakan secara langsung untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat.
Tapi dana itu dipakai untuk membuat acara seremonial belaka, seperti rapat di hotel dan studi banding tanpa ada kebijakan yang jelas.
"Kalau tidak ke depan ini akan berulang terus. Programnya kemiskinan tapi terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan," jelasnya.
"Ini saya ulangi lagi menirukan Bapak Presiden dan banyak untuk program-program yang terkait studi-studi dan dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang," tegasnya lagi.
Tunjangan ASN terancam dipotong
MenPAN RB Azwar Anas melanjutkan, kemampuan sebuah kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah mengentaskan kemiskinan akan tercatat dan dimasukkan dalam komponen penilaian Reformasi Birokrasi Tematik.
Apabila angka kemiskinan tidak turun, maka aparatur sipil negara yang terlibat di dalamnya terancam tidak mendapatkan peningkatan tunjangan kinerja.
"Maka tata kelolanya ini lah yang kita pelototin, bukan bantuannya. Perbaikan proses bisnisnya, perbaikan datanya bagaimana, perbaikan regulasinya bagaimana, kebijakannya bagaimana, formulasi program bagaimana, kegiatannya bagaimana, sehingga lebih tepat sasaran dengan penyediaan dukungan teknologi," papar dia.
Pernyataan diralat
MenPAN RB Azwar Anas melontarkan pendapat ini pada Sabtu (28/1/2023). Sehari setelahnya, ia mengoreksi ucapan tersebut pada Minggu (29/1/2023).
Di pernyataan terbaru, Azwar Anas menyatakan tidak semua anggaran tersebut habis hanya untuk rapat dan studi banding.
"Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal," klarifikasi Anas dilansir dari laman Kemenpan-RB, Minggu (29/1/2023).
"Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat," sambungnya.
Disorot DPR
Pernyataan tersebut kemudian disorot oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Marwan Dasopang.
Menurutnya selama ini belanja sosial kementerian lembaga memang belum mencerminkan percepatan mengangkat status masyarakat miskin menjadi hidup lebih layak.
Dilanjutkan dia, ketika Kementerian/Lembaga menghabiskan anggaran dengan sia-sia, puluhan juta masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial setiap tahun, masih banyak yang belum mampu berkembang jika diberi bantuan permodalan yang cukup.
"Membicarakan orang miskin, menghabiskan anggaran besar, padahal si miskin itu butuh Rp20 juta saja, keluar dari kemiskinan. Dikasih saja modal yang betul-betul yang tidak bisa diangkat, itulah yang baru kita santuni," ungkapnya.
Pemborosan anggaran sudah ada sejak dulu
LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan tak heran dengan pemborosan anggaran pengentasan kemiskinan yang disebut Azwar Anas.
Sekjen FITRA Misbah Hasan mengatakan, fenomena anggaran pemerintah triliunan rupiah habis hanya untuk rapat dan studi banding, sudah terjadi sejak dulu yang selalu berulang setiap tahun.
TERPOPULER
