REGIONAL:
- Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato pengantar RUU APBN 2027.
- Puan menegaskan pembangunan nasional harus fokus pada pemerataan keadilan sosial serta tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata.
- DPR bersama pemerintah menyelesaikan 28 RUU dan memprioritaskan pembahasan 14 RUU pada masa persidangan tahun 2026–2027.
Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pembangunan nasional tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Negara harus memastikan seluruh rakyat, termasuk yang tinggal di wilayah terpencil dan perbatasan, merasakan manfaat pembangunan serta kehadiran negara.
Hal itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Pidato tersebut menjadi pengantar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2027 beserta nota keuangannya.
Puan mengatakan tema kebijakan fiskal 2027, "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat," harus diterjemahkan tidak hanya sebagai target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan dan keadilan sosial.
"Tema kebijakan fiskal Tahun 2027, “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat,” harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan; kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial," ujar Puan.
Menurut Puan, sejumlah program prioritas pemerintah pada 2027 harus dijalankan sebagai satu kesatuan.
Program tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan.
"Program Kerja Prioritas Nasional Tahun 2027—mulai dari kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; Pendidikan; Kesehatan; hilirisasi; infrastruktur dan perumahan; ekonomi kerakyatan dan desa; hingga penurunan kemiskinan—harus dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional," tegasnya.
Puan turut menekankan pembangunan juga merupakan instrumen untuk menjaga persatuan nasional.
Karena itu, setiap warga negara harus memperoleh hak yang setara atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan.
"Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan," jelas Puan.
Ia pun mengingatkan pemerintah agar pembangunan tidak meninggalkan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan maupun pusat pertumbuhan ekonomi.
"Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara; karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil," pungkasnya.
DPR Diminta Tak Sekadar Kejar Target UU
Dalam kesempatan yang sama, Puan sebelumnya menegaskan DPR tidak boleh mengukur kinerja legislasi hanya berdasarkan jumlah UU yang berhasil disahkan. Kualitas regulasi dan manfaatnya bagi masyarakat harus menjadi ukuran utama.
TERPOPULER
