CEK FAKTA: Presiden Jokowi Pecat Hakim yang Terbukti Terima Suap dari Ferdy Sambo

Beredar sebuah video yang berisi narasi dan tumbnails "Presiden Joko Widodo memecat hakim yang terbukti menerima suap dari Ferdy Sambo".

Video itu diunggah oleh Roda Politik (https://youtube.com/@Miftah290391) pada tanggal 9 Februari 2023.

Namun dari hasil cek fakta yang dilakukan turnbackhoax.id--jejaring Suara.com, video itu  justru malah membahas upaya suap oleh staff Sambo kepada LPSK berupa dua amplop coklat besar.

Dalam unggahan video dinarasikan beberapa waktu lalu tepatnya 13 Juli 2022, staf LPSK tiba-tiba menerima dua amplop besar yang diduga dari orang suruhan Sambo. Namun pihak LPSK tidak membukanya dan langsung dikembalikan. Upaya pemberian pelicin semacam itu tidak hanya sekali itu saja.

Berdasarkan penelusuran,  KPK tangkap jaksa dan hakim gara-gara suap Sambo adalah berita hoax. Diketahui Hakim Wahyu Iman Santoso masih menjabat dan pada tanggal 13 Februari 2023 menjatuhkan vonis hukuman mati terhadap Ferdy Sambo.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara isi dengan judul video. Dalam thumbnail dan judul video sendiri, akun Politik Nusantara berisi pemecatan hakim oleh Jokowi karena terbukti terima suap.

Sedangkan dalam isi dan narasi pada unggahan tersebut sama sekali tidak menampilkan hal tersebut. Justru yang dibahas adalah pemberian amplop coklat oleh pihak Sambo kepada LPSK walau pihak LPSK langsung menolak amplop tersebut.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung RI resmi mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Ferdy Sambo dan tiga terdakwa lainnya yang juga mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa upaya hukum ini sebagai tindak lanjut dari upaya hukum banding oleh Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Ma’ruf agar jaksa penuntut umum (JPU) tidak kehilangan hak melakukan upaya hukum lainnya.

"Upaya hukum banding diajukan agar JPU tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum berikutnya," kata Ketut dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ketut tidak menjelaskan secara terperinci alasan jaksa penuntut umum juga mengajukan banding dalam kasus ini.

Dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa pihak yang berhak mengajukan banding adalah terdakwa atau penuntut umum.

Upaya banding oleh jaksa penuntut umum, kata dia, untuk mengawal dan menjaga proses hukum banding dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat agar berjalan selaras dengan dakwaan dan tuntutan.

Akta banding tersebut telah diajukan pada hari Jumat oleh JPU ke Pengadilan Tinggi tertanggal 17 Februari, berikut akta permintaan banding yang diajukan oleh Kejagung: Akta Permintaan Banding Nomor: 12/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa Kuat Ma’ruf tanggal 17 Februari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 800/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Februari 2023.

Akta Permintaan Banding Nomor: 13/Akta.Pid/2023/PN.Jkt.Sel. atas nama terdakwa Ferdy Sambo tanggal 17 Februari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Februari 2023.