Kinerja Tim Komunikasi Buruk, Prabowo Diingatkan Segera Reshuffle Seskab Teddy hingga Kapolri

Suara.com - Jelang setahun aksi demonstrasi Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto didesak mengambil langkah konkret dengan melakukan reshuffle, mulai dari jajaran yang menangani komunikasi pemerintah hingga Kapolri.

Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII), Masduki, menilai momentum satu tahun aksi tersebut dan buruknya komunkasi pemerintah kepada rakyat selama ini tidak cukup direspons dengan permintaan maaf atau klarifikasi.

Menurut Masduki, pemerintah perlu mengevaluasi kinerja jajaran yang bertanggung jawab atas komunikasi Presiden.

Ia menilai buruknya komunikasi politik Prabowo menunjukkan adanya persoalan dalam kerja tim yang menyampaikan informasi kepada kepala negara maupun mengelola komunikasi pemerintah kepada publik.

"Misalnya ini kalau berarti komunikasi yang buruk, ini menyangkut tim komunikasi yang juga kerjanya tidak profesional. Jadi, harus ada reshuffle," kata Masduki kepada Suara.com, Jumat (21/8/2026).

Salah satu pejabat yang perlu dievaluasi adalah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Ia mengaitkan usulan tersebut dengan kabar yang selama ini berkembang mengenai proses penyampaian informasi kepada Presiden.

Menurutnya, apabila informasi riil tidak sampai kepada Prabowo secara utuh, maka hal itu dapat memengaruhi respons dan keputusan Presiden terhadap persoalan publik.

Selain Seskab, pemerintah didorong untuk melakukan perombakan pada jajaran yang menangani komunikasi publik pemerintah. Masduki menyebut Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai bagian yang harus dievaluasi untuk membenahi pola komunikasi pemerintah.

"Dan kemudian ada yang lebih substantif nih, menjelang peringatan satu tahun kerusuhan Agustus tahun lalu, itu kan salah satu pemicunya adalah tindakan anarkis dari Kepolisian. Nah, oleh karena itu, Prabowo harus juga segera mereshuffle Kapolri, mengganti Kapolri," tegasnya.

Guru Besar Ilmu Komunikasi UII itu menegaskan momentum setahun demo Agustus 2025 seharusnya menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk menunjukkan bahwa pemerintah mampu mendengar kritik dari masyarakat.

"Jadi, intinya ini bukan sekadar permohonan maaf atau klarifikasi, tapi Prabowo harus bertindak. Tugas Presiden kan memang bertindak, merespons dengan tindakan," tandasnya.

Masduki pun mengingatkan Prabowo agar tidak mengabaikan tekanan publik yang berkembang.

Ia menilai jika Presiden tidak mengambil langkah evaluasi dan perombakan, tekanan politik justru dapat semakin besar dan berbalik menjadi persoalan bagi kepemimpinan Prabowo.

"Dan orang menunggu sekarang reshuffle kabinet. Kalau tidak, lama-lama nanti yang di-reshuffle Presiden dan Wakil Presiden, kira-kira gitu," pungkasnya.