Selain Bicara Koalisi, Ini yang Dibahas Yusril PBB dengan Ketum Golkar

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan pihaknya tidak hanya membahas kemungkinan formasi koalisi dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Selasa (21/3/2023).

Yusril menyebut dalam pertemuan itu juga turut menyinggung soal wacana penerapan kembali sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

Di mana, PBB memiliki sikap mendukung penerapan kembali sistem pemilu proporsional tertutup.

Namun, dia menyebut bahwa baik PBB dan Partai Golkar sama-sama akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terkait sistem pemilu yang tengah bergulir dan tidak menghalangi untuk kedua parpol bersilaturahmi.

"Kita sama-sama sepakat serahkan ini kepada MK, apapun putusan MK itu kita patuhi dan kita laksanakan," ujar Yusril di Kantor DPP Partai Golkar.

"Baik Golkar maupun PBB itu sama-sama siap melaksanakan pemilu proporsional terbuka ataupun tertutup, dan kedua partai sudah sama-sama pengalaman pernah ikut dalam proporsional tertutup," jelasnya.

Sebelumnya, Yusril mengatakan pertemuan dengan Airlangga Hartarto membahas kemungkinan formasi koalisi partai politik (parpol) untuk Pilpres 2024.

"Kami bahas tentang kemungkinan-kemungkinan formasi koalisi, khususnya koalisi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden," kata Yusril di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Yusril menyebut pada pilpres formasi parpol akan terbentuk untuk mendukung capres dan cawapres guna memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Sedangkan pemilu legislatif (pileg) masing-masing partai politik berjalan sendiri atau terpisah.

"Tetapi dalam Pilpres akan terbentuk satu koalisi, koalisi atas hasil pemilu 2019 lalu maupun juga formasi baru dari partai-partai yang lalu ikut dalam pemilu tahun 2004 atau partai-partai yang ikut Pemilu 2019 tidak mempunyai kursi di parlemen," ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, lanjut dia, PBB dan Partai Golkar juga membahas hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Salah satunya harapan agar pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut terselenggara tepat waktu.

"Karena akan menimbulkan banyak persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan apabila melewati batas waktu yang ditentukan oleh konstitusi itu," ujarnya.

Yusril menegaskan bahwa PBB sampai saat ini masih terbuka untuk mencari gerbong koalisi menghadapi Pilpres 2024.