REGIONAL:
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyesalkan cuitan Denny Indrayana yang mengaku mendapat bocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem Pemilu 2024.
Hasto menyebut, cuitan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) tersebut telah membuat spekulasi politik.
"Kami sangat menyesalkan pernyataan Bapak Denny Indrayana yang tanpa menyebut sumber yang jelas, kemudian telah menciptakan suatu spekulasi politik," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).
Hasto turut menyesalkan tuduhan Denny Indrayana yang menyebut putusan sistem proporsional tertutup itu merupakan bagian dari skenario politik tertentu.
Ia dengan tegas menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah sama sekali membuat skenario politik lewat gugatan sistem pemilu di MK.
Hasto pun meminta kepada Denny untuk mengungkap informannya.
"Sebaiknya beliau mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan, yang telah menciptakan suatu spekulasi politik yang tidak perlu," kata Hasto.
Hasto menambahkan, PDIP sendiri siap mengikuti Pemilu 2024 dengan sistem proporsional terbuka maupun tertutup.
"Meskipun PDIP berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik, kami mendorong proporsional tertutup. Tetapi kami juga siap apa pun yang diputuskan oleh MK," ujarnya.
Terkait sistem kepemiluan, Hasto menyebut PDIP selalu mendorong pelembagaan partai. Dari situ, kata dia, PDIP mampu menghadirkan stok kader terbaik untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan.
Hasto mencontohkan sosok seperti Ahmad Basarah, Bambang Wuryanto, Pramono Anung, dan Ganjar Pranowo yang terlahir dari proses pelembagaan partai dengan kaderisasi.
"PDIP selalu siap. Baik pemilu legislatif dengan daftar terbuka maupun tertutup," ujarnya.
Sebelumnya, Denny Indrayana pada Minggu (28/5) lewat cuitannya di Twitter menuliskan, dirinya menerima informasi MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup.
Dia menyampaikan informasi tersebut berasal dari seseorang yang dia percaya kredibilitasnya. Tapi 'informan' tersebut bukan hakim MK.
TERPOPULER
